Bupati Ingatkan Lebih Hati-Hati Kelola Keuangan

Gelar pengawasan Daerah

Bupati Ingatkan Lebih Hati-Hati Kelola Keuangan

 

          Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengingatkan kepada semua penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Indramayu agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan daerah karena bisa berdampak pada proses hokum. Hal itu ditegaskan ketika berlangsung Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Gedung PGRI Indramayu, Rabu (22/03/2017). 

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang disampaikan oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kab. Indramayu, Nana Pasae, mengungkapkan, terhadap temuan yang masih belum diselesaikan maka harus ada tenggang waktu untuk segera diselesaikan sehingga tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu oleh BPK.

          Kemudian yang juga harus diperhatikan oleh para penyelenggara pemerintahan mulai tingat SKPD hingga ke desa adalah harus benar-benar memperhatikan tata kelola asset, system pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundag-undangan yang berlaku saat ini sehingga tidak berdampak pada masalah hukum.

          Pada kesempatan itu juga, bupati menegaskan terhadap aparatur perangkat desa untuk lebih hati-hati dan transparan dalam mengelola keuangan desa. Penggunaan keuangan desa harus juga disesuaikan dan sejalan dengan perencaan awal sehinga tidak ada program yang dadakan.

          "Saat ini sudah banyak laporan tentang penyelewengan penggunaan dana desa oleh para kuwu dari pihak kepolisian. Untuk itu saya ingatkan agar lebih hati-hati dan penggunannya harus sesuai dengan perencanaan," tegas bupati.

Sementara itu Inspektorat Kabupaten Indramayu telah berhasil menyelesaikan temuan dan tindak lanjut dengan prosentase 99,28 persen.

          Inspektur Kabupaten Indramayu, Drs. Nuradi, M.Si menjelaskan, selama tahun 2016 yang lalu pihaknya telah melakukan pemeriksaan regular sebanyak 330 audit yang terdiri dari SKPD 153 temuan, Kecamatan 177 temuan, UPTD Puskesmas 265 temuan, UPTD Pendidikan 137 temuan, SMK/SMK 375 temuan, dan SMP 428 temuan dengan jumlah total sebanyak 1.535 temuan.

          "Dari hasil temuan itu, terdapat 8 temuan yang belum menyelesaikan tindak lanjutnya sementara yang belum lengkap sebanyak 11 temuan yakni Kecamatan Widasari, Gantar Kandanghaur, Karangampel, UPTD Pendidikan Sukagumiwang, dan SMP Negeri 2 Karangampel, sementara Disporabudpar sudah clear," tegas Nuradi.  DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu

Read More

Dinilai Stabil dan Punya Segudang Potensi, Para Pengusaha Tertarik Investasi di Indramayu

          Para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sangat tertarik dengan kondisi Indramayu dan siap melakukan investasi untuk mengembangkan industri di Kabupaten Indramayu. Hal itu terungkap dalam audensi antara pengurus APINDO dengan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah, Senin (20/03/2017) di Pendopo Indramayu.

          Sekretaris APINDO Jawa Barat Martin B. Chandra mengungkapkan, Kabupaten Indramayu adalah kabupaten yang sangat strategis bila dikembangkan sebagai kawasan industri dan sangat menguntungkan. Hal ini karena topografie yang cukup landai, juga adanya stabilitas politik dan good will yang baik dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sebagaimana diketahui, saat ini di daerah Jabodetabek dan Karawang sudah sangat padat untuk industri. Pengusaha juga sudah jenuh sehingga mereka ingin menggeser usahanya ke wilayah timur.

          Menurut Martin, dengan luas wilayah dan potensi yang ada saat ini, Kabupaten Indramayu sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi area industri sambil tetap mempertahankan wilayah agraris. Perkembangan industri di Indramayu bisa meniru revolusi industri seperti di Negara Ethopia yang saat ini semua negara berbondong-bondong ke negara yang pernah dilanda tragedi kelaparan pada tahun 1980-an tersebut.

          "Negara Ethopia saat ini menjadi tempat favorit untuk invesatasi selain Tiongkok karena mereka melakukan hal yang sangat penting yakni debirokrasi dan deregulasi. Jika Indramayu bisa melakukan ini maka saya yakin bisa unggul segalanya," kata Martin.

          Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang disampaikan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu, Nana Pasae menjelaskan, saat ini Kabupaten Indramayu sangat terbuka akan hadirnya para investor. Semuanya sudah diproses, mulai dari penyederhanaan birokrasi untuk para investor, juga terhadap pengubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dari yang semula berpijak pada sector agraris, kini membuka ruang untuk zona industri.

          Sebagai catatan, semula lahan yang digunakan untuk zona industri di Kabupaten Indramayu hanya 1.000 hektar. Namun seriring dengan tuntutan zaman, dengan adanya perubahan RTRW, kini lahan untuk zona industri bisa di atas 30 ribu hektar.

          Di tempat yang sama, Ketua Apindo Indramayu, Jakcson Tanjung, mengaku senang dan berterimakasih dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang membuka ruang untuk zona industri.

"Ibu Bupati sangat mendukung program kerja sama antara APINDO dengan Pemkab Indramayu. Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Anna atas apresiasinya kepada kami sebagai pengusaha," kata Jakcson.

Menurut Jakcson, dukungan dari Pemkab Indramayu sangat penting bagi kalangan pengusaha, karena akan berimbas pada dunia usaha, khususnya pengusaha yang bergerak di bidang industri. "APINDO siap bekerjasa sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan Indramayu. Indramayu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan stabilitas politik yang baik. Ini menjadi modal yang sangat berharga untuk kemajuan Indramayu," katanya.  DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu

 

 

Virus-free. www.avast.com

Read More

98 Pejabat Indramayu Kembali Bergeser

98 Pejabat Indramayu Kembali Bergeser

          Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah kembali melakukan pelantikan terhadap 98 pejabat pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), dan pengawas (setara eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Selasa (07/03/2017) di Ruang Ki Tinggil Pendopo Indramayu.

          Dari 98 orang tersebut  terdiri dari  2 orang eselon II, 11 orang eselon III, dan 85 orang eselon IV. Untuk eselon II yang mengaami pergeseran yaitu, Ir. Hapid Mahfud Idrus yang semula Kepala Dinas Sosial kini menempati Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang ditinggalkan oleh kadis sebelumnya H. Warjo yang telah meninggal dunia. Sementara Kepala Dinas Sosial diisi oleh DR. H. Marsono, M.Pd yang semula menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Sedangkan kadis DP3A masih dibiarkan kosong.

          Untuk eselon III juga terjadi pergeseran diantaranya yaitu, Drs. H. Darman yang semula Kabid Ketersedian dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan kini menempati Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya Edi Satoto, ST yang semula Kasi Perumahan kini promosi menjadi Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Sementara untuk eselon IV  banyak yang mengalami pergeseran dari satu SKPD ke SKPD lainnya.

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan, pengangkatan dan alih tugas ini selain karena adanya Perda Nomor 9 Tahun 2016 juga sebagai upaya untuk mengisi  jabatan kosong karena pejabat lama yang pensiun, meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri. Selain itu juga sebagai upaya penyegaran, pembinaan dan karier dalam jabatan pegawai negeri sipil daerah.

"Para pejabat yang disumpah ini harus memegang komitmen dan amanah sesuai sumpah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, masyarakat dan Pemerintah kabupaten Indramayu sesuai dengan yang tertuang pakta integritas untuk menyukseskan visi dan misi Kabupaten Indramayu," tegas Anna. DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu

Virus-free. www.avast.com

Read More

Indramayu Targetkan 19 Miliar dari Tax Amnesty

Indramayu Targetkan 19 Miliar dari Tax Amnesty

            Kabupaten Indramayu menargetkan penerimaan dari hasil kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) sebesar 19 miliar. Penerimaan ini didapatkan dari masyarakat Indramayu yang selama ini memanfaatkan program tersebut.

            Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Indramayu, Junanda menjelaskan, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, namun tidak dikenai sanksi adminitrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

            Junanda menambahkan, bagi wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak akan memperoleh manfaat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pengehntian proses pemeriksaan, jaminan rahasia data, dan pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

            "Program Amnesty pajak ini akan berakhir pada periode III yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2017 mendatang. Kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan oleh semua pihak masyarakat Indramayu," kata Junanda.

            Selama pelaksanaan Amnesty pajak dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada periode I dan II tahun 2016 yang lalu berhasil menerima 18 miliar. Sedangkan pada periode III atau terakhir ini ditargetkan bisa menerima 1,4 miliar. Sehingga pemasukan dari Amnesty pajak dari Kabupaten Indramayu hingga akhir Maret ditergetkan total sebesar 19,4 miliar.

            Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang disampaikan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Nana Pasae mengatakan, seluruh masyarakat termasuk pejabat Indramayu harus bisa memanfaatkan program Amnesty pajak karena manfaatnya sangat banyak baik kepada pribadi, perusahaan maupun kepada negara sebagai penerimaan pajak.

            "Mari kita manfaatkan sebaik – baiknya program Amnesty pajak, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Saat ini adalah periode akhir yang akan selesai tanggal 31 Maret 2017. Setelah ini tidak ada lagi Amnesty pajak karena di tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi antar negara di bidang perbankan" ajak bupati. DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu

Virus-free. www.avast.com

Read More

STI Harus Memperkokoh Indramayu Sebagai Lumbung Pangan Nasional

STI Harus Memperkokoh Indramayu Sebagai  Lumbung Pangan Nasional

           Serikat Tani Indramayu (STI) sebagai organisasi masyarakat petani, diharapkan dapat  terus berperan aktif menumbuh kembangkan organisasi untuk memperkokoh Indramayu sebagai lumbung pangan nasional, membantu mewujudkan harapan dan keinginan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

          

           Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah melalui Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Indramayu, Nana Pasae ketika menghadiri Harlah ke-V dan Kongres ke-III STI yang berlangsung di Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya, Rabu (01/03/2017).

 

           "Masyarakat petani yang tergabung dalam STI harus tampil di depan serta menjadi contoh dan pelopor bagi organisasi yang lainnya.  Saya yakin, pengurus dan anggota STI memiliki kemauan dan kemampuan untuk bersama - sama Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan harapan seluruh masyarakat Indramayu serta dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi terciptanya situasi daerah yang kondusif, baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya sekaligus kehidupan beragama yang harmonis," tegas Anna.

 

Bupati Anna melanjutkan, Kabupaten Indramayu sebagai salah satu sentra produksi padi nasional merupakan harapan pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Barat di bidang pengamanan produksi padi nasional. Kabupaten Indramayu  dengan lahan persawahan seluas +/- 118.000 hektar atau lebih dari 10 persen luas lahan persawahan propinsi Jawa Barat, dituntut untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan padi nasional.

 

"Pemerintah pusat mengharapkan adanya peningkatan produktivitas hasil pertanian dari Indramayu untuk mengamankan ketersediaan stok  beras nasional," katanya.

 

Namun, upaya peningkatan produksi padi tidak terlepas dari banyak hal yang menjadi faktor penentu dan pendukung keberhasilannya seperti ketersediaan air, infrastruktur pengairan dan pertanian, alat dan mesin pertanian untuk mengolah hasil panen dan pasca panen, ketersediaan pupuk dan paket teknologi, dan lain-lain termasuk yang tidak kalah pentingnya faktor iklim atau cuaca.

 

"Selain factor tersebut, karena desakan kebutuhan permukiman penduduk sehingga semakin berkurangnya areal persawahan, dampak perubahan iklim dan pemanasan global pada lingkungan, serta banjir dan  kekeringan menjadi faktor krusial atau lebih menentukan keberhasilan dalam upaya peningkatan produksi padi," katanya.

DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu   

Read More