PNS Terkesima Paparan Politik PDI Perjuangan

 

            INDRAMAYU 16/1/2014 – Masih dari kegiatan Sosialisasi Partai Politik bagi para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. PDI Perjuangan ternyata mampu membuat PNS Indramayu terkesima dengan paparan politik yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu Samsul Bahri yang berlangsung Kamis (16/1) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.

            Dalam paparannya Samsul Bahri mengungkapkan, proses demokrasi yang terjadi di Indonesia dan Indramayu saat ini sudah bisa berjalan dan dirasakan oleh masyarakat karena banyak tumbuhnya partai. Namun demikian, karena banyaknya partai kualitas demokrasi menjadi menurun. Partai politik melalui para politikusnya hanya mengedepankan konsep meraih suara sebanyak-banyaknya namun melupakan tujuan yang sesungguhnya yakni untuk mensejahterakan masyarakat.

            Berbicara dihadapan ratusan PNS yang hadir, Samsul menegaskan, dalam sistem perpolitikan di Indonesia meskipun tidak mengenal oposisi, namun PDI Perjuangan tetap memposisikan diri sebagai oposisi sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

            "Dalam politik juga dikenal politik santun, sehingga meskipun saya berbeda partai dengan Bupati Indramayu namun kami tetap menjalin komunikasi dan terus berdiskusi tentang permasalahan di Indramayu saat ini," tegas Samsul yang kemudian mendapatkan tepukan dari para PNS.

            Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari Kamsari salah seorang PNS dari Bagian Pertanahan Setda Indramayu menganai persepsi tentang netralitas PNS. Samsul mengatakan, bahwa PDI Perjuangan memiliki persepsi yang sama dengan PNS di Indramayu yakni PNS memiliki hak politik namun tidak turun langsung untuk berpolitik sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Diakui oleh dirinya, pemahaman terhadap netralitas PNS masih baru sebatas terhadap pengurus partai tingkat kabupaten, sementara pemahaman oleh kader partai dibawah masih sangat kurang sehingga mereka langsung memberikan tuduhan terhadap para PNS.

            Sedangkan Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan  Kabupaten Indramayu Ir. Ahmad Budiharto menanyakan bagaimana konsep yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu terutama yang hidupnya masih dibawah garis kesejahteraan.

            Diakhir paparannya, Samsul Bahri, menyampaiakn apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi para PNS.

            "Sosialisasi ini merupakan upaya saling belajar dan berdiskusi, kami dari partai banyak belajar dari PNS tentang pemerintahan begitupun sebaliknya para PNS juga diberikan pencerahan tentang perpolitikan. Kegiatan ini sangat membantu partai dalam sosialisasi, kegiatan ini bukan kampanye namun kami menjalin silaturahmi antara PNS dan partai, " tegas Samsul. (deni/humasindramayu)

Read More

PNS Kecewa Nara Sumber Tidak Hadir

             INDRAMAYU 15/1/2014 - Kegiatan Sosialisasi Partai Politik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Selain PNS dan partai politik, apresiasi juga ditunjukan oleh jajaran panwas yang ikut hadir secara langsung di ruangan Ki Tinggil Setda Indramayu.

            Namun sayang, ditengah semangatnya PNS untuk mengetahui visi dan misi partai politik di Indramayu. Partai politik yang mendapatkan jadwal giliran untuk melakukan sosialisasi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa hadir dengan alasan kegiatan sosialisasi tersebut tidak sesuai denagn Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013, karena dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, larangan menggunakan fasilitas pemerintah, dan larangan bagi PNS untuk mengikuti kegiatan tersebut.

            Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar, SH mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini bukanlah merupakan kampanye bagi partai politik. Merupakan ajang untuk sosialisasi dan edukasi politik bagi parpol kepada PNS. Pihaknya, memberikan ruang yang bebas kepada semua parpol untuk bersosialisasi dengan menyampaikan visi dan misi partai kepada PNS. Namun demikian jika ada partai yang tidak menggunakan kegiatan ini sangat disayangkan karena didalamnya bisa berdisukusi dengan para PNS.

            "Saya tegaskan kegiatan ini bukan ajang kampanye, karena didalamnya tidak ada ajakan untuk memilih salah satu partai, silahkan partai sosialisasi kepada PNS, kita jangan hanya mengenal partai dari gambarnya saja. Namun, bisa tahu lebih dalam partai itu dengan mendapatkan penjelasan dari orang partainya. Selain dari parpol, kami juga akan undang dari KPU dan Panwas untuk dijadikan sebagai nara sumber," tegas Sekda.

            Sementara itu salah seorang PNS yang mengkiuti kegiatan tersebut Deni dari Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengaku kecewa karena partai politik sebagai nara sumber tidak bisa hadir. Padahal, kegiatan ini bisa dijadikan tolak ukur dari parpol itu dalam memberikan pendidikan politik bagi PNS.

            "Kami ingin tahu persepi parpol yang hadir dalam menanggapi sikap politis dan netralitas PNS di Indramayu. Mereka jangan hanya ngomong netralitas PNS diluar saja, namun mari berdiskusi bersama dengan kami para PNS ini," kata Deni. (humasindramayu)

Read More

Awal Tahun, Bupati Kembali Mutasi Pejabat

 

            INDRAMAYU 13/01/2014 – Di awal tahun 2014 ini Bupati Indramayu kembali melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pelantikan tersebut didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

            Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu Drs. Edi Mulyadi, MM seperti yang dilasir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, dalam perda tersebut terjadi perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan yang semula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kini berubah menjadi Dinas Keuangan Daerah. Dengan perubahan tersebut, konsekuensinya adalah perubahan jabatan yang disesuaikan dengan perda yang baru itu. Pengisian formasi jabatan juga karena adanya posisi yang kosong dikarenakan pejabatnya telah memasuki batas usia pensiun (BUP).

            Pada mutasi tersebut untuk pejabat eselon II berjumlah 2 orang yakni Drs. Rinto Waluyo, M.Pd yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kini menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya Dr. H. Marsono, M.Pd yang semula menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu kini menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan yang telah kosong karena pensiun.

            Untuk eselon III yang mengalami pergeseran sebanyak 30 orang, diantaranya Drs. Aan Hendrajana, M.Si yang semula Sekretaris pada DPPKAD kini menjadi Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggantikan posisi Ir. Akhmad Budiharto, MM yang kini bergeser sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Peternakan. Sementara Drs. H. Mochamad Suja'I yang semula Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Peternakan kini menempati Sekretaris pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

            Posisi eselon III lainnya terutama posisi camat juga terjadi pergeseran, Drs. Masroni yang semula Sekretaris pada Kecamatan Bongas kini menempati posisi Camat Krangkeng menggantikan Iskandar, SH yang pensiun. Basuni, S.Ip. M.si yang semula Camat Kroya kini menempati Camat Kertasmaya. Sedangkan Camat Kertasmaya sebelumnya Asep Affandi Djanwari, S.Sos. M.si kini menempati sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Setda Indramayu menggantikan Aan Kustiawan, S.Sos yang kembali menjadi Camat Lohbener. Sedangkan Camat Lohbener sebelumnya Drs. H. Akhmad menjadi Camat Kroya.

            Sementara untuk eselon IV yang mengalami pergeseran sebanyak 61 orang diantaranya, Drs. Rosidi yang semula Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jatibarang kini menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas keuangan Daerah. Sugiharto, ST yang semula Kepala UPTD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kandanghaur kini bergeser ke wilayah Karangampel.

            Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, dengan adanya mutasi ini diharapkan semangat kerja dikalangan birokrasi Indramayu kembali muncul. Mutasi ini juga merupakan dampak dari adanya kebijakan tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus direalisasikan.

            "Tahun baru mudah-mudahan dengan adanya posisi pejabat baru akan kembali menyemanagatkan  kinerja para birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu apalagi pada tahun 2014 ini merupakan tahun pencanangan Indramayu Bangkit," tegas bupati. (deni/humasindramayu)

 

 

Read More

36.709 Jiwa di Jamin KASEP

INDRAMAYU 9/1/2014 - Sebanyak 36.709 jiwa warga miskin di Kabupaten Indramayu dijamin oleh program KASEP (Kartu Sehat dan Pintar). Program jaminan kesehatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu pada pertengahan bulan ini segera di launching ke masyarakat Indramayu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Dr. Dedi Rohendi, MARS seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu dari total jumlah penduduk Indramayu yang mencapai 1.679.631 jiwa yang telah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 922.978 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari peserta Jamkesmas sebanyak 828.221 jiwa, peserta Askes sebanyak 80.000 jiwa, peserta Jamsostek 9.231 jiwa, peserta TNI sebanyak 2.000 jiwa dan peserta Polri sebanyak 3.526 jiwa.

Sampai saat ini masyarakat Indramayu yang belum masuk JKN sebanyak 756.653 jiwa, dari jumlah tersebut terdapat 36.709 jiwa yang masuk kategori miskin dan akan dijamin melalui program KASEP. Sementara sisanya sebanyak 719.944 jiwa belum tercover dalam JKN.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan JKN pasca tidak berlakunya SKTM, menurut Dedi, pada hari pertama tidak berlakunya SKTM, banyak warga yang marah-marah ke Dinas Kesehatan. Mereka menuntut agar diberikan rekomendasi untuk memperoleh pelyanan kesehatan gratis di RS. Petugasnya pun telah memberikan penjelasan bahwa SKTM sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Kartu KASEP.  Peserta KASEP adalah masyarakat miskin diluar kuota JAMKESMAS yang sudah divalidasi oleh desa dan kecamatan. Artinya masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan SKTM tidak secara otomatis menjadi peserta KASEP.

Selanjutnya, masyarakat yang tidak masuk data KASEP, diharapakan untuk  mengikuti program JKN dengan membayar iuran ke BPJS sebesar Rp. 25.500/jiwa/bulan.

Sampai dengan Tanggal 8 Januari, masyarakat yang telah mendaftar sebagai peserta JKN mencapai 485 orang atau rata-rata 70 orang per hari yang menjadi peserta JKN.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menegaskan, program kartu KASEP merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indramayu. Meskipun data warga masyarakat yang tercover oleh KASEP sudah masuk ke pihaknya, namun pada minggu ini data susulan dan sudah valid harus sudah masuk ke pihaknya. Tentu saja semua warga miskin harus sudah terdata.

"Supaya data ini benar-benar valid, maka jajaran Dinas Kesehatan pada minggu ini harus lembur untuk menyelesaikan data validasi warga yang masuk KASEP, sehingga kami harapkan pada 15 Januari mendatang program tersebut bisa dapat launching," tegas bupati.

Penegasan bupati tersebut disampaikan ketika berlangsung rapat evaluasi program KASEP yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Rabu (8 Januari) yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Kepala Bappeda, Camat, dan para kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Indramayu. (deni/humasindramayu)

Read More

Satpol PP Amankan 13 Pelajar

            INDRAMAYU 8/1/2013 – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu Rabu siang (8 Januari 2013) berhasil mengamankan 13 pelajar SMA Negeri 2 Indramayu yang diduga tengah bermain judi didekat sekolahnya. Selanjutnya pelajar tersebut langsung digiring ke Kantor Sat Pol PP Kabupaten Indramayu untuk dimintai keterangan.

            Kasie Ops pada Sat Pol PP Kabupaten Indramayu Drs. Kodim Abdullah mengatakan, para pelajar tersebut tidak belajar karena ada kebijakan dari sekolah yang membubarkan mereka karena ada suatu hal. Namun ternyata, karena tidak belajar siswa tersebut bermain-main diluar dan berkumpul disuatu tempat.

            Anggota Sat Pol PP yang tengah melakukan patroli setiap harinya kedapatan siswa yang tengah berkumpul mencoba untuk menghampiri, namun kedatangan anggota Sat Pol PP membuat para siswa yang tengah berkumpul langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran di jalan raya. Dari aksi itu berhasil diamankan 13 pelajar sementara beberapa orang berhasil meloloskan diri.

            Petugas kemudian menggeladah tas dan barang bawaan lainnya, berdasarkan hasil penggeldahan ditemukan 1 dadu judi (kuclak), gunting, alat kontrasepsi pria, 11 handphone, dan mengamankan 1 memory card yang berisi film dewasa. Dihadapan petugas, selanjutnya mereka menandatnagni surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

            Sementara itu salah seorang pendidik di SMA 2 Indramayu Drs. Darsono, pihaknya akan memberikan pembinaan kepada siswa yang telah terjaring oleh Sat Pol PP tersebut dan selanjutnya memberitahukan kepada orang tuanya.

            "Kami berterima kasih kepada Sat Pol PP, hal ini merupakan salah satu pola pembinaan bagi para pelajar agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh para pelajar," tegas Darsono. (deni/humasindramayu)

             

Read More

Partai Politik Sosialisasi ke PNS

 

INDRAMAYU 8/1/2014 - Disediakannya ruang diskusi antara Partai Politik termasuk politisinya dengan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrasi merupakan bukti kalau Pemerintah  Kabupaten Indramayu dalam hal ini Bupati Indramayu, Hj, Anna Sophana dan jajaran PNS-nya bersikap netral.

"Kegiatan ini –sosialisasi partai politik—menjadi bukti kalau Pemkab Indramayu, dalam . hal ini Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah dan jajaran birokratnya bersikap netral. Kami menempatkan semua partai politik dan politisnya, dalam konteks ini khususnya para calon anggota legislative adalah sama," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Indramayu, Wawan Idris saat dikonfirmasi usai kegiatan.

Dijelaskan, Bupati Indramayu memiliki komitmen untuk menjaga, memelihara, mensukseskan, dan menghormati proses demokrasi dalam setiap even politik, baik pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden, dan legislatif. Salah satu bentuknya adalah dengan tidak menjadikan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan partai politik pendukungnya, dalam hal ini Partai Golkar.

Sikap netralitas Pemkab Indramayu dan jajaran PNS-nya terhadap Partai Politik ini diakui Ketua Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Hj. Naimah. Menurutnya, disediakannya waktu untuk mensosialisasikan partainya kepada kalangan PNS yang juga tempatnya di Pendopo merupakan langkah maju dan baik untuk keberlangsungan demokrasi. "Kami mengapresiasi upaya Bupati Indramayu ini. Terus terang ini baru terjadi. Kami yakin demokrasi di Indramayu akan jauh lebih baik lagi ke depannya," tuturnya.  

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Bagian Pemerintahan Umum menggelar sosialisasi Pemilu Legislatif bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu (8 Januari) hingga 30 Januari mendatang.

Setiap hari ketua partai politik bersama dengan para calon anggota legislatifnya dijadwalkan memberikan sosialiasasi tentang partai politik yang dipimpinnya. Pada hari pertama yang memberikan sosialisasi yakni Partai Nasdem yang menghadirkan ketuanya Ny. Naimah dan salah seorang calon anggota legislatifnya Makali Kumar. Pada hari berikutnya, yang memberikan sosialiasasi dari partai lain secara berurutan sesuai dengan nomor partai. (deni/humasindramayu)

Read More

10 Desa Bertumpu pada Embung Widasari

WIDASARI 07/01/2014 - Seluas tiga hektar embung di Di Desa Leuwigede  Kecamatan Widasari, kini sedang dibangun pihak Balai Wilayah Sungai Cimanuk dan Cisanggarung (BWSC) dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8,25 miliar. Embung yang sudah ada sejak dulu kala dan banyak ditumbuhi eceng gondok ini dalam waktu dekat akan rampung.

Jika embung rampung dan bisa menampung air, maka di musim kemarau sekitar 200 hektar sawah yang berada di Desa Kasmaran, Leuwigede, Ujung Pendokjaya, dan Desa Ujungjaya bisa terairi. Manfaatnya para petani bisa bertanam palawija dan menambah income penghasilan pada musim kemarau.

Embung juga bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup masayarakat sekitar. Air embung bisa dijadikan sarana air bersih. Bisa dimanfaatkan untuk ditanami aneka jenis ikan, dibuat jaring terapung, dll. Bahkan dalam jangka panjang embung akan dijadikan sarana wisata. Di lokasi embung lengkap dengan sarana parkir dan dihiasi tumbuh-tumbuhan bisa menggaet wisatawan domestik. Embung bisa dipakai wisata memancing ikan.

Sebelum diperbaiki, air embung sering dimanfaatkan para petani untuk bertanam palawija di musim kemarau. Air embung disedot melalui mesin diesel dan bisa menyuburkan tanaman palawija dan bisa menghasilkan bagi para petani di sekitarnya. Dengan diperbaikinya embung stok air menjadi banyak, areal pesawahan yang akan diari semakin luas. Satu lagi embung berada di Desa Widasari. Seluas dua hektar lahan sudah selesai dibangun BWSC dengan menghabiskan dana sebesar Rp 5,6 miliar.

Embung Widasari di musim kemarau diharapkan bisa mengairi ratusan pesawahan di Desa Widasari, Bangkaloa Ilir, Kalensari, dan Desa Bunder. Embung pun bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup warga sekitar, ditanami ikan, dan dijadikan sarana wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Dengan memiliki dua buah embung di Desa Leuwigede dan Desa Widasari, maka sebanyak delapan dari sepuluh desa di Kecamatan Widasari akan bisa tercukupi sarana air di kala kemarau. Ke delapan desa tersebut seperti Desa Leuwigede, Kalensari, Kasmaran, Ujungjaya, Ujungpendokjaya, Bangkaloailir, Widasari dan Desa Bunder. Adapun untuk sebagian Desa Kongsijaya dan Desa Ujungaris tercukupi dengan saluran irigasi Sungai Cipelang yang melintas di wilayah desanya," kata H. Dodi Tisna Abdulah, S.H., M.Si., Camat Widasari. (Undang/Deni/HumasIndramayu)

 

Read More

Widasari Menuju Kawasan Perkotaan

Setelah dialihkannya jalan negara pantura antara Widasari-Pilangsari (Kecamatan Jatibarang) sepanjang 3 km tahun 2003, Widasari banyak dilirik investor. Tahun 2008 setelah rampungnya jalan lintas antara Lohbener-Widasari sejauh 11 km, lalu lintas dari arah Cirebon-Jakarta dan sebaliknya menjadi ramai. Para investor dan pengusaha kemudian membangun sarana pertokoan di pinggiran jalan baru tersebut.

Di samping kiri kanan jalan negara arah Widasari–Bangkaloa kini sudah dipadati sejumlah bangunan pertokoan dan gudang. Begitu pula jalur Widasari-Lohbener sudah bermunculan rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Energi (SPBE), gudang, dealer, sarana perumahan, dll. Jalan sejauh 11 km sudah tidak sepi lagi, tak ubahnya ramai seperti ketika pantura melewati Celeng-Widasari-Jatibarang, yang kini sudah tidak dilalui arus lalu-lintas kendaraan besar.

Dampak melonjaknya pembangunan, terjadilah pergeseran budaya bagi masyarakat. Dahulu masyarakat Widasari dikenal sebagai petani dan bergelut di bidang usaha beras, sekarang banyak yang bekerja di pabrik, toko, dealer, dll. Sejumlah areal tanah pesawahan tersita untuk dijadikan lahan jalan pantura dan disulap menjadi sarana bisnis. Bagaimana untuk mengantispasi persoalan ini?

"Widasari berubah menjadi kawasan perkotaan, harus kita banggakan. Perubahan budaya harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hilangnya sebagian lahan sawah produktif harus diimbangi dengan ditingkatkannya hasil produksi pertanian," kata H. Dodi Tisna Abdulah, S.H., M.Si., Camat Widasari.

Maraknya para investor menanamkan modal di Kecamatan Widasari, di satu sisi dampaknya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sisi lain bisa menambah pemasukan asli daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Indramayu. Dan bisa memicu semangat di kemudian hari bagi masyarakat untuk menjadi investor di daerahnya sendiri.

Masyarakat Widasari yang berada di sepuluh desa dengan jumlah penduduk 35.680 jiwa, dan hampir 70 persen bermatapencaharian bertani ini dari sekarang sudah menyiapkan diri menghadapi era teknologi canggih. Sarat utama tentu anak-anak sebagai generasi penerus harus memiliki tingkat kecerdasan, kemauan keras, dan keterampilan handal. Tentunya harus mengenyam pendidikan setidaknya tingkat SLTA dan bisa menempuh ke perguaran tinggi.

"Mengubah sikap seperti ini tentu banyak tantangan. Makanya dari sekarang bulatkanlah tekad menciptakan generasi pelanjut harus lebih baik tingkat intelektualitasnya di masa depan. Jika tidak maka kita akan menjadi penonton di daerahnya sendiri," kata H. Dodi yang belakangan ini tengah giat memberikan motivasi terhadap masyarakat di desa-desa.

Camat tidak menghendaki dengan berubahnya Widasari menuju kawasan perkotaan lantas tidak harus masyarakat melupakan jati dirinya sebagai petani. Teknologi maju, pertanian pun harus lebih maju lagi. Lahan pesawahan menyempit karena tergerus sarana pembangunan, para petani harus mampu menggali potensi agar hasil produksi pertanian lebih meningkat lagi.

SDM petani terus ditingkatkan. Para kelompok tani jangan merasa bosan belajar dan terus menggali potensi menghadapi kajian terapan teknologi pertanian, sekolah lapangan terpadu, kursus tani, dll. Sangat diutamakan jiwa kebersamaan antar petani. Pemerintah selama ini terus berupaya memberikan berbagai fasilitas untuk melayani kebutuhan petani.

Salah satu pelayanan pemerintah, di Kecamatan Widasari kini sedang dibangun dua embung air, di Desa Widasari dan di Desa Leuwigede. Jika tahun depan kedua embung yang luasnya sekitar enam hektar rampung dibangun, harapannya para petani bisa bercocok tanam selama tiga kali dalam setahun. Artinya bertanam padi, dan bertanam palawija.

"Dengan cara itulah, meski Widasari berubah menjadi kawasan perkotaan, industri pertanian tidak terkalahkan. Ujung-ujungnya masyarakat Widasari sejahtera," kata H. Dodi. (Undang/Deni/HumasIndramayu)

 

Read More