Anomali Cuaca Ancam Produksi Padi

            INDRAMAYU 30/4/2014 – Anomali cuaca di wilayah Kabupaten Indramayu sangat mengancam produksi padi. Jika hal ini terjadi maka stok pangan nasional bisa mengalami gangguan. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar ketika membuka kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Masa Tanam Gadu tahun 2014  di Hotel Wiwi Perkasa, Rabu (30/4/2014).

Seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu, beberapa waktu lalu, wilayah Kabupaten Indramayu mengalami anomaly cuaca yang sangat ekstreem yakni tingginya curah hujan yang sangat tinggi meskipun hanya 10 hari. Akibat anomaly cuaca ini terjadi musibah banjir dan sector pertanian merupakan bagian yang sangat terasa imbasnya karena mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini ancaman anomaly cuaca juga masih sangat dimungkinkan terjadi yakni datangya musim kemarau. Jika hal ini tidak segera diantisipasi maka ancaman gagal panen  bisa saja kembali terjadi di Indramayu.

 

Padahal  sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis  dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Hasil produksi dari sektor ini akan menentukan ketersediaan bahan pangan yang dimiliki oleh masyarakat.

 

"Sesuai prinsip suplay and demand manakala kebutuhan meningkat dan stok terbatas, harga akan naik, begitu juga sebaliknya. Manakala stok berlimpah dan kebutuhan sedikit, harga akan turun. Keterbatasan hasil produksi pertanian yang tersedia di  masyarakat akan menyebabkan melambungnya harga bahan-bahan tersebut, yang tentunya akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat," kata sekda.

 

Ahmad Bahtiar menambahkan, Kabupaten Indramayu mempunyai tugas untuk tetap mempertahakan perannya sebagai lumbung padi nasional. Target produksi   padi nasional  tahun 2014 sebanyak 76,57 juta ton gkg. Untuk Jawa Barat 12,65 juta ton gkg, sedangkan Kabupaten Indramayu mempunyai target produksi 1,63 juta ton gkg dari luas tanam 233.280 ha dengan tingkat produktivitas rata-rata 75,09 kuintal/ha. Secara nasional, target peningkatan produksi padi untuk tahun 2014 sebesar 7 %, sedangkan untuk Kabupaten Indramayu ditargetkan sebesar 10 %.

 

Sementaara itu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Firman Muntako mengatakan, selain ancaman anomaly cuaca yang juga menjadi ancaman yakni organisme penganggu tanaman (OPT) yang dapat menyerang tanaman padi. Berdasarkan catatan antara tanggal 1-15 April 2014 ini sejumlah OPT telah menyerang yakni tikus telah menyerang 426 hektar, wereng cokelat menyerang 1.400 hektar, penggerek menyerang 521 hektar, dan serangan penyakit kresek sebanyak 547 hektar.  

Selain masalah tersebut, ancaman juga masih terjadi yakni adanya keterbatasan modal usaha tani, infrastruktur yang mengalami kerusakan, posisi tawar produk pertanian masih rendah, penyediaan air baku pada musim kemarau, dan juga masih adanya kehilangan hasil yang masih tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh para Camat se Kabupaten Indramayu, para coordinator PPL, POPT, Kepala UPTD Pertanian dan Pengairan, pengusaha pupuk, Bulog, BPS, HKTI dan KTNA serta undangan lainnya. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Tujuh Perlintasan KA Jadi Perhatian Serius

Tujuh Perlintasan KA Jadi Perhatian Serius

            INDRAMAYU 29/4/2014 – Tujuh perlintasan Kereta Api (KA) yang berada diwilayah Kabupaten Indramayu jadi perhatian serius Kementrian Perhubungan. Pasalnya, perlintasan tersebut memiliki tingkat frekuensi lalu lalang kendaraan dan kereta api yang sangat tinggi. Hal itu terungkap ketika berlangsung Promosi dan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian yang berlangsung di Hotel Grand Trisula Indramayu, Selasa (29/4/2014).

            Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan,  jumlah perlintasan KA di wilayah Indramayu berjumlah sebanyak 32 perlintasan. Namun yang sudah memiliki rambu-rambu termasuk pintu perlintasan sebanyak 7 perlintasan. Sementara sisanya sejumlah 25 perlintasan belum memiliki rambu yang memadai.

            Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indramayu  beberapa waktu lalu telah mendesak Dir jen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan untuk memperhatikan secara serius keberadaan perlintasan KA yang tersebar di wilayah Indramayu.

            Karena desakan itu, akhirnya dilakukan survai dan diperoleh 7 perlintasan sebidang yang dianggap sangat rawan kecelakaan dan menjadi perioritas utama. Ketujuh perlintasan tersebut yakni perlintasan di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya (KM 187+998), perlintasan Saradan antara Desa Kedokangabus dan Plosokerep (KM 157+454), perlintasan Blok H Darim antara Jatibarang dan Kertasmaya (KM 186+850).

            Selanjutnya perlintasan yang juga dianggap sangat rawan yaitu perlintasan Blok Badak Desa Mundakjaya antara Stasiun Terisi dan Stasiun Telagasari (KM 163+336), perlintasan di Desa Jayamulya Kecamatan Kroya (KM 143+2/3), perlintasan di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis  (KM 135+703), dan perlintasan Karangtumaritis Kecamatan Haurgeulis (KM 133+186).

            Sementara itu Direktur Keselematan Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Popik Montansyah mengatakan, lalu litas KA yang melintas di wilayah Indramayu sangat tinggi yakni mencapai 102 KA per hari. Sedangkan 7 perlintasan sebidang  yang mendapatkan perioritas  dalam jangka pendek telah diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti yakni antara dibuatkan pintu perlintasan dan rambu, underpass, ataupun early warning device dan rambu. Hal itu disesuaikan dengan kepadatan lalulintas yang melewati jalan tersebut.

            Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh para pelajar di Kabupaten Indramayu dengan harapan mereka dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas dan dapat ditularkan kepada rekan-rekannya. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Tinggi, Potensi Ceceran Minyak di Perairan Indramayu

            INDRAMAYU 28/4/2014 – Potensi tumpahan minyak di perairan Indramayu sampai dengan saat ini masih sangat tinggi. Jika tidak diantisipasi maka tragedy lingkungan seperti tahun 2008 masih bisa kemungkinan terjadi. Hal ini terungkap ketika berlangsung Sosialisasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumahan Minyak di Laut dan Pesisir Kabupaten Indrmayu yang berlangsung Senin, (28/4/2014) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.

            Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar seperti yang dirils Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, tingginya potensi itu dikarenakan banyaknya kegiatan yang berada di laut atupun pantai yang berkaitan dengan minyak karena keberadaan perusahaan minyak dan gas serta padatnya transportasi di laut  Jawa.

            Beberapa kegiatan yang berpotensi terjadi ceceran minyak yakni transportasi kapal tanker yang melintasi perairan laut Indramayu tetapi tidak singgah di Pelabuhan Khusus (Pelsus) Indramayu. Kemudian transportasi kapal tanker minyak menuju Pelsus Balongan rata-rata 49 kapal/bulan, kapal tug boat dan tongkang batu bara Pelsus PLTU Sukra rata-rata 22 kapal/bulan dan kapal LPG yang menuju Pelsus PT. BMU Patrol rata-rata 8 kapal / bulan. Yang juga sangat berpotensi yakni transportasi kapal tanker yang melintasi perairan bukan wilayah kewenangan Kabupaten Indramayu tetapi merupakan kewenangan provinsi (4-12 mil) dan kewenangan pusat (>12 mil).

            Selain transportasi, kegiatan lainnya yang juga berpotensi meimbulkan ceceran minyak dilaut yakni kegiatan pelabuhan Pelsus Balongan untuk industry migas, Pelsus PLTU Sukra untuk pembangkit listrik bersumber dari batubara, dan Pelsus PT. BMU Patrol untuk industry gas. Kegiatan loading/unloading minyak pada Single Bouy Moaring (SBM) di perairan laut dimana saat ini terdapat 4 SBM yang dikelola PT. Pertamina. Kegiatan lainnya yakni pengeboran lepas pantai, ex-ray, dan kegiatan perikanan yang menggunakan minyak sebagai pendukung.

            Ahmad Bahtiar menambahkan, untuk keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut dan pesisir Bupati Indramayu telah mengeluarkan Keptusan Bupati Nomor 542.05/Kep.144-KLH/2013. Berdasarkan keputusan bupati tersebut seluruh pihak terkait dalam upaya penanggulangannya termasuk juga para tokoh masyarakat.

            Sementara itu Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Tini Kartini mengatakan, sejak tahun 2008 ditemukan berbagai kasus tumpahan minyak yang ada di pesisir Indramayu. Berdasarkan data pada tahun 2008 terdapat 3 kejadian, tahun 2009 (4 kejadian), tahun 2010 (2 kejadian), tahun 2011 (7 kejadian), tahun 2012 (5 kejadian), semenatar tahun 2013 tidak ada laporan terjadinya tumpahan minyak. (deni/humasindramayu)

           

           

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Ditemukan Buah Impor Berformalin

Ditemukan Buah Impor Berformalin

            INDRAMAYU24/4/2014 – Kehadiran buah impor memang menggiurkan setiap orang yang memandangnya, selain karena harga yang murah juga karena kesegaran yang sangat fresh ditawarkan oleh para pedagang. Akan tetapi dibalik semua itu tersimpan suatu ancaman serius bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Buah impor yang beredar di wilayah Kabupaten Indramayu ternyata mengandung formalin.

            Berdasarkan hasil pengujian sampel menggunakan rapid test kit formalin yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kabupaten Indramayu, Rabu (23/4/2014) ditemukan fakta bahwa buah impor, baso, dan tahu warna kuning positif mengandung formalin.

            Kepala BKP3 Kabupaten Indramayu H. Warjo, SH.MM seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, hasil uji test terhadap Apel Merah impor ternyata positif mengandung formaldehyde (formalin) sebesar 1,5 mg/liter, kemudian Jeruk Ponkam impor mengandung formalin sebesar 1,5 mg/liter, Peer impor positif mengandung formalin sebesar 1,0 mg/liter, Anggur Merah impor positif mengandung formalin sebesar 1,0 mg/liter. Selanjutnya terhadap beberapa pedagang baso keliling juga didapati mengandung formalin sebesar 0,6 mg/liter, dan makanan favorit tahu kuning juga ternyata mengandung formalin sebesar 0,6 mg/liter.

            Uji sampel tersebut dilakukan di kios buah, pedagang baso keliling, dan pedagang tahu di pasar baru yang berada di wilayah kota Indramayu. Dengan adanya temuan ini maka buah impor yang beredar ditengah masyarakat sangat membahayakan apabila dikonsumsi. Pasalnya, jika terjadi pengendapan formalin didalam tubuh akan sangat berbahaya.

            "Setelah uji sampel ini, kami lakukan pembinaan terhadap para pedagang agar diupayakan tidak menjual makanan yang mengandung formalin. Setalah lakukan uji sampel terhadap buah impor dalam waktu dekat juga buah local akan kami lakukan uji sampel kandungan kimianya," terang Warjo.

            Sementara itu menurut Kabid Ketahanan Pangan Drs. Darman melalui Kasubbid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada BKP3, Imam Mahdi, SP. MM, menjelaskan, batas toleransi formalin yang dapat diterima tubuh manusia dengan aman adalah dalam bentuk air minum, menurut International Programme on Chemical Safety (IPCS), adalah 0,1 mg per liter atau dalam satu hari asupan yang dibolehkan adalah 0,2 mg. Sedangkan formalin yang boleh masuk ke tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg per hari. Berdasarkan standar Eropa, kandungan formalin yang masuk dalam tubuh tidak boleh melebihi 660 ppm (1000 ppm setara 1 mg/liter). Sementara itu, berdasarkan hasil uji klinis, dosis toleransi tubuh manusia pada pemakaian secara terus-menerus (RecommendedDietary Daily Allowances/RDDA) untuk formalin sebesar 0,2 miligram per kilogram berat badan.

            Walaupun daya awetnya sangat luar biasa, lanjut Imam, formalin dilarang digunakan pada makanan. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang melarang penggunaan formalin sebagai pengawet makanan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No 722/1988, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1168/Menkes/PER/X/1999, UU No 7/1996 tentang Pangan dan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

            Sementara itu beberapa orang meyakini, buah impor yang beredar dibeberapa supermarket juga diyakini tidak layak konsumsi. Hal ini karena memiliki merek yang sama dengan buah impor yang dilakukan uji sampel tersebut. Masyarakat harus segera beralih ke buah lokal seperti manggis, sirsak, kesemek, sarikaya, ataupun mangga yang lebih sehat. Buah impor yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sampah yang datang dari luar negeri, namun masyarakat belum  paham akan hal tersebut. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Indramayu Kerja Keras Wujudkan Perempuan Bermartabat dan Keluarga Berkualitas

            INDRAMAYU 23/4/2014 – Kabupaten Indramayu harus bekerja keras untuk mewujudkan perempuan yang bermartabat dan keluarga berkualitas hal ini agar tujuan MDGs bisa tercapai . Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Indramayu H. Supendi ketika membuka Rapat Kerja Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Indramayu, Rabu (23/4/2014) di Aula Wisma Haji Indramayu.

            Menurut Wakil Bupati Indramayu H. Supendi seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu, untuk mewujudkan itu maka ada tiga langkah yang diambil sebagai langkah strategis dalam pelaksanannya, yakni meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender, meingkatkan peranan institusi dalam pembinaan dan pengembangan program KB-Kes, dan meningkatkan KIE dan advokasi dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

            Program KB yang sejak jaman Presiden Soeharto sudah dicanangkan tentunya mempunyai manfaat yang tidak sedikit, ini dapat dibuktikan dengan dapat dikendalikannya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setelah beberapa tahun program KB dilaksanakan.          Program KB dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan sikap dan perbuatan yang bermanfaat dalam menata kehidupan yang lebih baik dan merencanakan keluarga.

            Selain itu, lanjut wabup, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat ini masih memperhatikan upaya-upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai kegiatan pembangunan. Indeks mutu hidup perempuan juga merupakan program yang sedang diperjuangkan di berbagai bidang yang setara dengan kodrat perempuan.

            "Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi perhatian banyak pihak yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kasus-kasus yang menimpa terhadap perdagangan orang sudah seharusnya diminimalisir, bahkan diperjuangkan untuk tidak terjadi kembali di Kabupaten Indramayu," tegas wabup.

            Sementara itu Kepala BPPKB Kabupaten Indramayu, Edi Kusdiana mengatakan, saat ini ada empat tujuan yang sesuai dengan tupoksi BBPKB dan selaras dengan tujuan pembangunan yang berkeadilan yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

            Sedangkan untuk kebijakan program BPPKB yang akan dilaksanakan yaitu menetapkan tahun 2014 sebagai tahun lini lapangan, mendekatkan akses dan kualitas pelayanan KB, meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan, dan meningkatkan kualitas akseptor metode jangka panjang.

            Pada pelaksanaan Rakerda BPPKB tersebut juga dilakukan perjanjian kerjasama antara BPPKB dengan DPD KNPI Kabupaten Indramayu untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu unsure terdepan dalam ketahanan keluarga. Pada kesempatan itu juga diberikan berbagai penghargaan dan hadiah kepada para juara terbaik pada berbagai kegiatan yang terkait dengan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Pastikan Sesuai Standar, Bupati Tinjau Jalan Beton

            INDRAMAYU 21/4/2014 – Peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Indramayu dengan cara di beton terus menjadi perioritas utama Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah. Untuk memastikan kualitas jalan tersebut sesuai dengan standar, bupati meninjau langsung pelaksanaan betonisasi jalan yang menghubungkan antara Kota Indramayu dan Jatibarang, Senin (21/4/2014).

            Seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu, keinginan bupati agar jalan di Indramayu semuanya bisa dibeton ditergetkan bisa selesai sampai dengan tahun 2015 mendatang. Namun demikian, terhadap jalan yang kini tengah dilakukan betonisasi kualitas material harus menjadi perioritas agar kualitas jalan sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat berumur panjang.

            Jalan yang menghubungkan antara Kota Indramayu dan Jatibarang tersebut merupakan pintu utama masuk kota yang datang dari wilayah selatan. Jalan tersebut beberapa kali mengalami perbaikan karena banyaknya kerusakan yang diakibatkan muatan yang berlebihan dan juga bencana banjir beberapa waktu lalu.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, ruas jalan tersebut harus benar-benar kuat karena banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke pihaknya terkait kerusakan jalan di jalur tersebut. Bahkan beberapa ruas harus dilakukan peninggian permukaan jalan agar bisa terhindar dari genangan air.

            Selanjutnya, Bupati Indramayu juga mengharapkan agar sepanjang jalan yang menghubungkan Kota Indramayu dan Jatibarang tersebut harus diperhatikan kondisi drainase yang berada disamping kiri dan kanan agar bisa dilakukan normalisasi.

            "Kami lakukan upaya maksimal agar perbaikan jalan sesuai dengan keinginan masyarakat yakni melalui beton, namun demikian juga masyarakat diminta untuk berperan aktif untuk sama-sama menjaga dan memelihara jalan tersebut yakni tidak membawa kendaraan dengan muatan yang melebihi tonase. Meskipun jalannya di beton, namun jika muatannya terus menerus berlebihan maka jalan ini hancur pula maka itu masyarakat juga harus ikut memeliharanya," kata bupati. (deni/humasindramayu)

           

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Gerakan Zakat Desa Mundakjaya Terbaik di Jawa Barat

            Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indramayu terus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak bahkan masyarakat miskin yang menjadi objek mensuport program tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu yang sangat luar biasa yakni Gerakan Zakat Masyarakat di Desa Mundakjaya Kecamatan Cikedung. Program tersebut menjadi program terbaik pertama di Provinsi Jawa Barat .

            Seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu bahwa beberapa waktu lalu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat telah melakukan penilaian dan apresiasi pengurangan kemiskinan kepada kelompok masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Barat. Berdasarkan penilaian Gerakan Zakat Masyarakat di Desa Mundakjaya Kecamatan Cikedung menjadi yang terbaik pertama  untuk program tersebut. Penghargaan itu diserahkan Gubernur  Jawa Barat pada acara puncak Musrenbang yang berlangsung Selasa (15/4/2014) yang lalu dan diterima Wakil Bupati Indramayu H. Supendi.

Wakil Bupati Indramayu H. Supendi mengatakan, dalam upaya pengurangan angka kemsikianan di Desa Mundakjaya Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa yang dipelopori langsung oleh Kuwu (Kepala Desa) Mundakjaya mengadakan kegiatan gerakan zakat masyarakat dan 'perelekan' (Dana santunan). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggerakan kaum muslim yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat yang dampaknya bukan saja membantu meringankan penduduk miskin, tetapi juga akan dapat mengurangi angka kemiskinan di lingkungannya.

 

"Kegiatan ini berawal pada tahun 2009, sampai dengan saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dengan melihat kondisi di desanya saat itu, inisiatifnya berawal dari sebuah pemikiran bahwa seorang Kepala Desa selain berfungsi sebagai pengayom masyarakat yang menjalankan fungsi administrasi kepemerintahan juga sebagai pelayan masyarakat yang mampu menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat," terang wabup.

 

Sementara itu Kuwu Mundakjaya, Sutarma, mengungkapkan pemerintah desa tidak bisa selalu menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat saja, tetapi harus mempunyai inisiatif sendiri. Apa yang dilakukan saat ini hasilnya belum optimal, artinya masih belum memenuhi sesuai nisbah dalam Alquran, namun yang terus dikembangkan adalah kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat demi kemaslahatan ummat dengan menciptakan lembaga UPZ yang bisa dipercaya dan transparan.

 

"Masyarakat dengan sendirinya akan tergerak apabila institusi pemerintahnya benar, dapat dipercaya,  bertanggung jawab dan mengedepankan nilai-nialai demokrasi. Pemerintah desa hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator, tidak ada intervensi kepentingan, pelaksana kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh UPZ Desa. Jika ini dilakukan di semua level pemerintahan maka tujuan pembangunan terutama pengurangan kemiskinan akan dapat segera terwujud." Kata Sutarma.

 

Untuk mempermudah pendistribusian zakat maal, pengurus BAZ melakukan valuasi dengan cara meng-uangkan sejumlah padi yang diterima sehingga total penerimaan sebagai berikut: periode pertama tahun 2011 diterima padi sebanyak 6.272 Kg kemudian dijual dengan menghasilkan uang sebesar Rp. 23.206.400,- dan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 17.900.000,- ditambah hasil penjualan padi sebesar Rp. 23.206.400,- sehingga totalnya sebesar Rp. 41.106.400,-.. Periode kedua tahun 2011, padi sebanyak 3.370 Kg dijual dengan menghasilkan uang sebesar Rp. 16.850.000,- dan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.475.000,- ditambah hasil penjualan padi sebesar Rp. 16.850.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 52.325.000,-. Selanjutnya periode pertama tahun 2012, padi sebanyak 11.305 Kg dijual dengan menghasilkan uang sebesar Rp. 47.781.000,- dan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 22.160.000,- ditambah hasil penjualan padi sebesar Rp. 47.781.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 69.491.000,- periode kedua tahun 2012, padi sebanyak 7.847 Kg dijual dengan menghasilkan uang sebesar Rp. 39.506.500,- dan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 27.561.000,- ditambah hasil penjualan padi sebesar Rp. 39.506.500,- sehingga totalnya sebesar Rp. 67.067.500,-. Beras yang telah diuangkan tersebut kemudian dibelikan beras kembali dengan kualitas super yang jauh lebih baik, sehingga distribusi kepada masing-masing mustahiq berupa beras 20 Kg (kualitas super) dan Uang tunai Rp. 300.000,-. (deni/humasindramayu)

 

 

 

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Bupati Monitoring Penggunaan Kartu Sehat

            INDRAMAYU  – Setelah beberapa hari diluncurkan, Kartu Sehat mulai dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Agar program tersebut bisa berjalan secara maksimal sebagai pimpinan daerah Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah langsung memonitor penggunaan kartu tersebut bagi para pemiliknya.

Ditengah hiruk pikuknya pelayanan poliklinik di RSUD Indramayu, Kamis (17/4/2014)  orang nomor satu di Indramayu tersebut langsung menanayakan kepada pasien yang tengah menunggu apakah mereka menggunakan Kartu Sehat ataukah pasien umum. Ternyata jumlah pasien yang ada di poliklinik tersebut jumlahnya seimbang antara yang memiliki Kartu Sehat maupun pasien umum lainnya.

Seketika itu langsung ditanyakan apakah ada kesulitan dalam pelayanannya ataukah masih dipungut biaya atau bahkan mungkin dibedakan pelayannya. Sebagian besar para pasien memberikan jawab kepada bupati bahwa selama ini pelayanan yang diterima bagi para pemilik Kartu Sehat sudah cukup baik tidak ada perbedaan dengan lainnya. Hanya saja masyarakat masih mengeluhkan terkait dengan keterlambatan dokter dalam memeriksa pasien dan juga masih kurang ramahnya para perawat ataupun petugas lainnya yang ada di RSUD Indramayu.

Mendengar berbagai jawaban tersebut Bupati Indramayu langsung meresponnya dengan berjanji akan segera memperbaiki kualitas layanan di RSUD Indramayu secara bertahap melalui jajaran manajemen rumah sakit tersebut. Keinginan masyarakat yang disampaiakan langsung kepada bupati itu langsung diperhatikan oleh jajaran direktur yang terus  meningkatkan kualitas pelayanan baik sarana prasarana mupun kalangan medisnya.

Seusai dari poliklinik, Bupati Indramayu yang didampingi suami DR. Irianto MS. Syafiuddin menuju ke ruangan pasien kelas III yang menjadi tempat rawat inap bagi para pemilik Kartu Sehat. Ditempat ruangan itupun, kembali bupati menanyakan secara langsung terkait dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh para pemilik Kartu Sehat.

Seusai melihat langsung pelayanan bagi para pemilik Kartu Sehat, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, secara umum para pemilik Kartu Sehat telah terlayani dengan baik . Namun masih ada beberapa pokok perhatian yang harus ditingkatkan oleh jajaran RSUD Indramayu yakni sering terlambatnya dokter yang ada di poliklnik dalam memeriksa pasien. Hal ini sangat menganggu pasien karena mereka terlalu lama menunggu kedatangan dokter yang akan memeriksa.

"Selain itu  kenyamanan di ruangan kelas III yang menjadi rawat inap pasien pemilik Kartu Sehat harus ditingkatkan. Kebersihan harus menjadi perhatian penting dan pendingin  ruangan diupayakan untuk ditambah agar pasien bisa lebih nyaman. Apa yang disampaikan masyarakat tersbut merupakan keinginan nyata agar pelayanan kesehatan di Indramayu dapat ditingkatkan, saya sebagai pimpinan daerah merspon keinginan masyarakat tersebut," tegas bupati. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Indramayu Rawan Perdata

Indramayu Rawan Perdata

Pemkab dan Kejaksaan Lakukan  MoU  Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

          

INDRAMAYU 14/04/2014 – Kabupaten Indramayu memiliki potensi konflik perdata yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya potensi yang mungkin bersinggungan dengan pihak lain diantaranya yakni tanah pangonan. Agar konflik perdata bisa diatasi maka Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama dengan Kejaksaan Negeri Indramayu menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Senin (14/04/2014).

            Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Sucipto, SH seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai realisasi dari lima tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang TUN yaitu bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum.

            Untuk Bantuan Hukum, pihak Kejaksaan akan menjadi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan TUN untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD berdasarkan SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilaksanakan secara litigasi maupun non litigasi. Untuk tugas Pertimbangan Hukum, sebagai JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dan pendamping di bidang perdata dan TUN.

            Sucipto menambahkan, selanjutnya untuk Penegakan Hukum menjadi tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan  di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memlihara ketertiban umum, kepastian hokum, dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat seperti pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

            Setelah dilakukan penandatngananan kerjasama ini selanjutnya dikeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkab Indramayu kepada Kejaksaan Negeri, SKK tersebut bersifat mutlak dan dengan SKK itu maka Kejaksaan Negeri Indramayu secara yuridis dapat action dan sah untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam bertindak didalam maupun di luar pengadilan dalam menyelesaikan masalah hokum di bidang perdata dan TUN.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu H. Supendi mengatakan, terkait dengan penanganan hukum dan perundang-undangan saat ini ditangani oleh Bagian Hukum  dengan salah satu tugas pokok adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan dan kajian hukum, pengembangan hukum, dan  pemberian bantuan hokum.

Dengan kerjasama ini beban pemerintah daerah khususnya yang menyangkut permasalahan bidang keperdataan dan TUN dapat diminimalisir keberadaannya sehingga dengan demikian pelayanan public yang menjadi salah satu tugas pokok pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan. (deni/humasindramayu)

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Wabup Pantau 15.729 Peserta UN

            LOHBENER 14/4/2014 – Sebanyak 15.729 siswa yang mengikuti UN dipantau oleh Wakil Bupati Indramayu H. Supendi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan jalannya pelaksanaan UN untuk berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.

            Pemantauan pertama dilakukan di sekolah tertua di Indramayu yakni SMA Negeri 1 Sindang, di sekolah ini peserta yang mengikuti UN sebanyak 323 siswa yang terdiri dari 207  siswa program IPA dan 116 siswa program IPS. Kemudian pemantauan dilanjutkan ke SMA Negeri Lohbener, ditempat ini siswa yang mengikuti UN sebanayak 195 siswa yang terdiri dari program IPA sebanyak 117 siswa dan program IPS sebanyak 78 siswa.

            Selain wakil bupati, pemanatauan terhadap pelaksanaan UN juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Indramayu Ahmad Bahtiar. Pemantauan dilakukan di SMA Negeri 1 Indramayu, di sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 307 siswa itu Sekretaris Daerah banyak bertanya tentang masalah keamanan soal dan penambahan siswa sebagai peserta UN yang terjadi. Selanjutnya, Sekretaris Daerah melanjutkan pemantauan di SMK Negeri Indramayu.

            Disetiap sekolah yang dikunjunginya, wakil bupati memastikan keberadaan naskah soal telah terdsistribusi dengan baik dan tidak ada masalah yang muncul serta menananyakan kehadiran siswa yang mengikuti UN. Kemudian yang juga mendapatkan perhatian serius dari pimpinan daerah yakni keberadaan aparat keamanan yang menjaga naskah soal UN.

            Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Odang Kusmayadi mengatakan, di Kabupaten Indramayu terdapat 15.729 siswa yang mengikuti UN. Jumlah tersebut terdiri dari 4.777 siswa SMA, 1865 siswa MA, dan 9.087 siswa SMK.

            Pihaknya menjamin pelaksanaan UN ini tidak akan terjadi kecurangan. Karena saat ini soal UN antara siswa yang satu dengan lainnya dalam satu ruangan tidak sama. Hal ini tidak akan terjadi contek-mencontek antar siswa. Namun demikan, jika terjadi dilapangan pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat. (deni/humasindramayu)

 

--

Kunjungi Website Kami www.setda.indramayukab.go.id Terima Kasih

Read More

Adipura Didepan Mata

            INDRAMAYU 07/04/2014 – Anugrah tertinggi dalam bidang kebersihan lingkungan hidup nampaknya akan kembali datang ke Kabupaten Indramayu. Piala Adipura kini selangkah lagi bisa kemabli diraih oleh masyarakat Indramayu. Hal itu terungkap ketika berlangsung Rapat Koordinasi Perisiapan Pemantauan Adipura yang berlangsung, Senin (07/04/2014) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.

            Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar seperti yang lansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan 1 (P1) untuk kategori fisik yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2013 Kabupaten Indramayu meraih total nilai 74,69 point. Nilai ini merupakan nilai yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sementara itu hasil nilai kategori non fisik akan ditentukan pada rekapitulasi hasil akhir penilaian sebagai penentuan peraihan anugrah Adipura tahun 2014.

            Untuk kembali mendapatkan anugrah Adipura periode 2014, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat dan KLH Pusat, batasan nilai pada masing-masing lokasi titik pantau minimal harus mencapai 74,00 point, selanjutnya Kabupaten Indramayu agar menambah jumlah bank sampah dan fasilitas kebersihan serta penataan fisik lingkungkan perkotaan terutama wilayah lokasi pantau.

            Ahmad Bahtiar menambahkan, untuk pelaksanaan pemantauan 2 (P2) direncanakan akan berlangsung pada minggu ke 3 bulan April atau pasca pelaksanaan pemilihan legislative. Sementara yang menjadi titik pantau terdapat 13 lokasi yakni permukiman / perumahan, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, hutan kota, taman kota, terminal, perairan terbuka, TPA, dan bank sampah.

            Sementara itu Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Tini Kartini mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan 1 masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar meraih point minimal 74,00.  Sembilan kompleks perumahan yang berada di wilayah kota harus ada peningkatan teruatama ssarana pengelolaan kompos dan drainase.

            Sejumlah ruas jalan utama dan penghubung juga harus mendapatkan perhatian serius karena banyak tempat sampah yang hilang dan ada trotoar yang mengalami kerusakan serta saluran drainase yang kurang maksimal. Sedangkan pasar baru Indramayu pengelolaan sampahnya masih kurang terorganisir, hal yang sama juga diwilayah pertokoan dimana pemisahan sampah belum bisa dilaksanakan tong sampah yang disediakan berdasarkan jenis sampahnya dipakai secara bersamaan dari semua jenis sampah.

            Hutan Kota Waduk Bojongsari juga harus ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya saat ini telah banyak berubah fungsi dan bermunculan para pedagang kaki lima yang menggelar lapaknya diruang terbuka hijau. Sedangkan dua terminal yang ada di Indramayu juga kondisinya masih dibawah harapan karena kurangnya sarana pendukung untuk kebersihan. (deni/humasindramayu)

Read More

Ambisi Raih WTP, Aset Jadi Perhatian Serius

            INDRAMAYU 07/04/2014 – Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan pada tahun ini memperoleh hasil pemeriksaan laporan keuangan yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Keinginan itu nampaknya menemui kendala serius karena masalah asset terus menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian yang tidak main-main dalam penyelesaiannya. Hal itu terungkap ketika Rapat Koordinasi antara seluruh kepala SKPD dengan Wakil Bupati Indramayu dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Senin (07/04/2014).

            Wakil Bupati Indramayu H. Supendi seperti yang  disampaikan Bagian Humas dan Protokol Indramayu menjelaskan, keinginan pimpinan daerah agar pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi merupakan harapan yang harus didukung oleh para birokrat di Kabupaten Indramayu. Setiap tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK RI bidang asset selalu menenmui permasalahan dan menjadi temuan terbesar. Hal ini karena banyak asset daerah yang tidak tercatat dan tidak jelas keberadannya, namun ada juga asset yang  fisiknya ada sementara tidak ada dalam catatan.

            Masih besarnya temuan dalam bidang asset ini harus menjadi perhatian serius dari para kepala SKPD dan juga pengelola barang dari masing-masing unit kerja. Sebaiknya pengelola barang dapat mengungkapkan kepada pihak pemeriksa terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi dalam mengelola asset. Hal ini agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya.

            “Ketika ada pemeriksaan dari BPK sebaiknya para pengurus barang yang tahu keberadaan asset menjawab dengan jujur dan terbuka. Hal ini agar tidak ada hal yang ditutupi serta bisa menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga bisa dicarikan solusinya,” tegas wabup.

            Sementara itu salah seorang tim dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat Dani Hamdani mengatakan, keinginan Bupati Indramayu agar meraih opini WTP cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Masih tingginya bidang asset yang bermasalah tentu saja hal ini harus segera dicarikan penyelesaiannya. Pada tahun 2012 yang lalu, masih ada asset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sehingga hal ini terus menjadi masalah. Untuk itu, agar hal ini tidak terus terjadi maka barang-barang yang rusak dan bisa dipertanggungjawabkan dilakukan usulan penghapusan barang.

            Beberpa waktu lalu, agar opini WTP bisa diraih oleh Kabupaten Indramayu. Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu agar bisa berani dan menarik sejumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat di Kabupaten Indramayu.  Upaya  penarikan kendaraan dan asset lainnya yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat  ternyata mampu menciptakan pengelolaan asset daerah untuk meraih WTP. (deni/humasindramayu)

           

Read More

Ikhtiar Kejar WTP

            INDRAMAYU 01/04/2014 – Selama 4 tahun berturut-turut berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Kabupaten Indramayu terus memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini membuat semua pihak merasa tidak puas. Untuk itu diperlukan komitmen agar Kabupaten Indramayu bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

            Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar mengatakan, komitmen mutlak diperlukan oleh semua pihak baik itu kepala SKPD maupun para staf pelaksana. Hal ini agar keinginan dari Bupati Indramayu bisa meraih WTP bisa terlaksana, untuk itu diperlukan tips dan trik agar hal itu bisa diwujudkan di Indramayu. Agar bisa terwujud maka harus ada pihak yang bisa dijadikan contoh sebagai bahan referensi. Selasa (01/04/2014) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, semua kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Camat, dan pengelola BUMD menerima pembekalan dari Asisten Admnistrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

            Sementara itu Asisten Admnistrasi Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan, agar WTP bisa diraih oleh Pemkab Indramayu maka harus memiliki kerangka strategis yaitu mempelajari dan memahami Daftar Inventaris Masalah (DIM) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan,  DIM menjadi acuan fokus dan harus terukur penyelesaiannya,  menyusun langkah aksi rinci dengan output terukur, merumuskan input yang diperlukan dalam merealisasikan langkah aksirRinci, membandingkan output dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan/atau peraturan yang terkait,  Capacity Building SDM petugas pengelola BMD dan keuangan,  dan pembentukan tim (Satgas) fasilitasi penyusunan laporan keuangan.

            Menurut Iwa Karniwa, sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan hasil laporan keuangan WDP namun mulai tahun 2011 – 2012 baru mendapatkan WTP karena usaha dan kerja keras.  Dalam menyelesaikan masalah, pihaknya melakukan berbagai pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan personalia, dan pendekatan admnistrasi.

Kiat-kiat lainnya agar bisa meraih WTP, yaitu personil yang ditugaskan untuk menghadap BPK adalah personil yang kompeten dan memahami permasalahan, melakukan komunikasi yang intensif dengan Tim Pemeriksa BPK,  memanfaatkan moment untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi sebaik mungkin untuk menanggapi draft/konsep temuan pemeriksaan sebelum menjadi LHP.

Dengan adanya usaha dan ikhtiar ini, diharapkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK pada tahun 2013 bisa menghasilkan WTP sehingga Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang diperhitungkan bagi daerah lainnya. (deni/humasindramayu)

 

Read More

Hindari TKI Non Prosedural

            INDRAMAYU 01/04/2014 – Warga masyarakat Indramayu yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diminta untuk tetap menempuh prosederul meskipun dinilai sukses. Hal ini untuk menghindari terjadinya miss admnistrasi agar keberlangsungan kerja bisa nyaman.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar, SH ketika berlangsung Sosialisasi Kebijakan Program Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Selasa (01/04/2014) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.

Menurut Sekda, memperoleh pekerjaan merupakan hak dasar bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Keinginan masyarakat untuk menjadi TKI sampai dengan saat ini masih cukup tinggi, hal ini didasari minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya kemiskinan didalam negeri. 

Hal ini mendrong pemerintah daerah dan Kementrian Tenaga Kerja terus melakukan perbaikan regulasi terhadap keberadaan TKI. Para TKI yang sudah sering bolak-balik ke luar negeri pun diminta untuk terus melengkapi dokumen agar semuanya bisa jelas dan terhindar dari hal-hal negative.

Sementara itu Hasan Abdullah dari BP3TKI Bandung mengungkapkan, setiap warga yang akan bekerja diluar negeri harus memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu ini berisi data pribadi TKI sehingga tidak mengalami miss administrasi ketika berada diluar negeri. Berdasarkan data yang ada dilembaganya jumlah TKI asal Kabupaten Indramayu yang berada diluar negeri mencapai sekitar 16 ribu, sementara yang baru memiliki KTKLN hanya baru 4 ribu orang.

Sedangkan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu Dwi Hartati menjelaskan, ketidaksesuaian kontrak kerja para TKI dengan kenyataan dilapangan bisa masuk kedalam tindak pidana trafficking. Hal ini harus bisa dipahami oleh para pemangku kebijakan dan juga masyarakat umum. Untuk itu diharapkan para TKI harus bisa memahmi secara jelas perjanjian kerjanya sebelum berangkat meninggalkan keluarga.

Pada sosialisasi itu dihadiri oleh 8 camat yang menjadi kantong TKI di Kabupaten Indramayu dan juga para kuwu yang paling banyak mengirimkan TKI keluar negeri. (deni/humasindramayu)

Read More