Anna Sophanah Tantang Menteri Pertanian

Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah menantang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman untuk menambah kuota penyerapan gabah petani dari Kabupaten Indramayu.

Tantangan tersebut diungkapkan Bupati Hj. Anna Sophanah saat Menteri Amran menyatakan kesiapannya untuk menyerap atau membeli gabah para petani Indramayu.

"Kami siap menyerap gabah petani Indramayu sebanyak 300.000 ton pada musim panen tahun ini," tegas Menteri Amran saat melakukan panen perdana di Desa Cikedung Lor, Kec. Cikedung, Indramayu, Rabu (30/3).

Kesiapan Menteri Amran itu direspon langsung Bupati Hj. Anna dengan memberikan tantangan agar kuota penyerapan gabah tersebut ditambah 200.000 ton sehingga menjadi 500.000 ton.

"Penyerapan 300.000 ton itu terlalu sedikit dibanding dengan jumlah produksi gabah Indramayu yang mencapai 1.400.000 ton lebih. Tambah lagi kuotanya, minimal 200.000 ton hingga jadi 500.000 ton," tegasnya.

Mendapatkan tantangan itu Mentri Amran langsung menyanggupinya. Menurutnya, prinsipnya pemerintah melalui Bulog siap membeli gabah petani. Tujuannya untuk cadangan beras nasional sekaligus menjaga harga gabah agar tidak dipermainkan tengkulak. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

Read More

PKL Pasar Mambo direlokasi, Ekonomi Bergairah.

Persoalan pedagang kaki lima (PKL) kerap menjadi persoalan sosial. Namun, jika dikelola dengan manajerial dan konsep yang baik, pedagang kaki lima bisa menjadi usaha kecil yang menjanjikan dan mampu mensejahterakan masayarakat.

Pemkab Indramayu melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu pada tahun 2016 ini merelokasi pedagang yang selama ini berjaualan di Jalan Ahmad Yani untuk ditempatkan di tempat yang layak untuk berusaha yakni di kawasan terpadu Pasar Mambo.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman menjelaskan, mengatakan kawasan pusat kuliner dan aksesoris pasar mambo dibangun untuk melakukan  penataan kota.Selain itu,kawasan pusat kuliner pasar mambo bisa mengalihkan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di trotoar dan badan jalan di Jalan Ahmad Yani Indramayu ke lokasi yang lebih representatif dan tertata rapih.

"Dengan relokasi PKL, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, bisa terlihat.Apalagi,kawasan Jalan Ahmad Yani akan dijadikan kawasan bebas hambatan dan bebas PKL," ungkap dia.

Pemkab Indramayu juga memastikan PKl tidak diperkenankan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Pemkab Indramayu sendiri telah mengeluarkan anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan kawasan pasar mambo.Maman juga berharap,masyarakat bisa mengunjungi kawasan kuliner pasar mambo sehingga dapat meningkatkan geliat ekonomi masyarakat.

"Pemkab terus mendorong pemberdayaan ekonomi mikro dan meningkatkan kualitas kehidupan pedagang-pedagang kecil," tandasnya.

Menurut Yuni (39) pedagang nasi goreng di kawasan pusat kuliner pasar mambo mengatakan, awalnya pedagang kaki lima berjualan disepanjang bahu dan trotoar di Jalan Ahmad Yani Indramayu. Namun, setelah dlakukan relokasi, 132 pedagang kaki lima dipusatkan berjualan di kawasan sentra pasar mambo.

"Baru satu minggu ini direlokasi ke kawasan Pasar Mambo.Meski awalnya ada kekhawatiran, penjualan menurun di lokasi yang baru, namun sejauh ini, pelanggan tetap ramai membeli,"kata dia.

Pedagang juga mengaku cukup nyaman berjualan di kawasan Pasar Mambo karena fasilitas yang disediakan juga cukup memadai. Yuni meyakini meski menempati lokasi baru, penghasilan pedagang tidak mengalami penurunan.

"Lapak yang ditempati dengan ukuran 3x4 meter cukup memadai bagi pengunjung untuk menikmati makanan di pasar mambo,"kata dia.

Hal senada juga diungkapkan pedagang makanan, Munipah (35). Kawasan pasar mambo diharapkan dapat dibanjiri pembeli. "Mudah-mudahan jualan saya tetap laris. Sejauh ini, pelanggan tetap membeli di lokasi baru, meski awalnya sempat bingung, karena di trotoar jalan sudah tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan," kata dia.

Munipah berharap sarana dan prasarana di kawasan kuliner terpadu ini semakin ditingkatkan.Relokasi pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani ini sudah dilakukan berulang kali.Namun,karena berbagai hal, relokasi PKL kerap alami kegagalan.Mulai tahun ini, relokasi diharapkan dapat dipatuhi pedagang yang biasa mangkal di bahu atau trotoar jalan. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

Read More

Pemkab Indramayu Tebar 447 Ribu Ikan Nila

            Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) menebar bibit ikan nila untuk stocking dan restocking di perairan umum Indramayu. Jumlah yang disebar mencapai 447.000 ribu ikan untuk 43 lokasi.

            Kepala Diskanla Kabupaten Indramayu Abdur Rosyid Hakim seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, penebaran bibit ikan nila ini sebagai stocking dan restocking ikan yang ada diperairan Indramayu. Pada tahun anggaran 2016 ini jumlah disebarkan mencapai 447.000 ikan dengan lokasi 43 titik dan luasnya mencapai 750,25 hektar.

            Hakim menambahkan, lokasi yang ditebar ikan yakni Waduk Bojongsari  sebanyak 36 ribu dan Embung Teluk Agung sebanyak 10 ribu di Kecamatan Indramayu. Galian Pertamina Desa Sidamulya Kecamatan Bongas sebanyak 15 ribu, Galian Pertamina di Desa Tanjungsari, Desa Tanjungpura , dan Desa Duku Jeruk Kecamatan Karangampel masing-masing 10 ribu.

            Selan jutnya, Embung Tanjakan Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng sebanyak 15 ribu dan Embung Dukujati sebanyak 10 ribu. Embung Situraja 15 ribu dan Situ 25 ribu di Desa Situraja Kecamatan Gantar.  Galian Pertamina di Desa Balongan untuk 2 kolam depan Pertamina dan 1 kolam belakang Pertamina Kecamatan Balongan masing-masing 10 ribu.

            Penebaran ikan juga dilakukan di Embung Desa Tamansari Kecamatan Lelea sebenyak 10 ribu, waduk sungai cabang di Desa Widasari sebanyak 10 ribu dan Embung Kuntul Rara Anggara sebanyak 15 ribu di Desa Widasari Kecamatan Widasari.

            "Untuk Kecamatan Widasari juga ditebar di Kali Mati Desa Ujungpendok sebanyak 15 ribu, Embung Bugel Indah Desa Leuwigede sebanyak 15 ribu, dan Embung Desa Bangkaloa sebanyak 10 ribu," katanya.

            Hakim melanjutkan, untuk Kecamatan Tukdana ikan yang disebar sebanyak 21 ribu yang diperuntukan bagi 3 tempat yakni Rawa Rancasari, Rawa Bacin, dan Rawa Sukamulya. Sedangkan untuk Kecamatan Cikedung, ikan juga disebar untuk Waduk Bolang di Desa Jatisura sebanyak 20 ribu, Waduk Kosambi Desa Loyang sebanyak 20 ribu, dan Situ Sumur Dalem Desa Amis sebanyak 20 ribu. Kemudian juga disebarkan di Embung Jangkar dan Embung Brahim di Desa Sindang Kecamatan Sindang sebanyak 45 ribu. Galian Pertamina di Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener sebanyak 10 ribu dan Galian Pertamina sebanyak 10 ribu di Desa Rambatan Kulon.

            Selain embung, penebaran ikan juga dilakukan di sungai atau saluran diantaranya saluran Sindupraja Desa Jatibarang sebanyak 10 ribu, saluran Kalenbanjar Desa Bulak Lor sebanyak 10 ribu, dan saluran Kalen Blado Desa Bulak sebanyak 10 ribu. Kemudian juga ditebar di saluran Sondol Desa Majasih sebanyak 10 ribu dan saluran Prawira Darung Desa Sleman Kecamatan Sliyeg sebanyak 10 ribu.

            "Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indramayu. Saat ini yang kami tebar adalah bibit jika sudah bisa besar nanti bisa dimanfaatkan untuk konsumi masyarakat," kata Hakim yang juga Ketua Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Cabang Indramayu. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

             

Read More

Panen Perdana, Mentan dituntut Perbaiki Infrastruktur

Dalam panen perdana yang dilakukan oleh Menteri Pertanian di Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung. Pemkab Indramayu meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pertanian segera memperbaiki infrastruktur pertanian, yaitu jaringan irigasi, embung, maupun bendungan.

Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah mengatakan, saat ini Kabupaten Indramayu dijadikan andalan nasional cadangan beras nasional. Target produksi pun setiap tahun terus dinaikan tentu saja hal ini bukanlah pekerjaan ringan mengingat berbagai kerusakan infrastruktur masih

"Saat ini Kabupaten Indramayu ditargetkan dapat memproduksi gabah sebanyak 1,783 juta ton, ini menjadi bahan kerja keras kita semua ditengah banyaknya kerusakan infrastruktur," kata Bupati Hj. Anna Sophanah di lokasi panen perdana, Cikedung, Rabu (30/03/2016).

Target ini paling banyak se Jawa Barat. Karenanya, untuk bisa mencapai target ini perlu dukungan pemerintah pusat, tetutama dalam membangun jaringan irigasi, embung, dan bendungan.

Dijelaskan, jaringan irigasi di Kabupaten Indramayu sebagian besar sudah rusak. Akibatnya air pun tidak bisa termanfaatkan dengan maksimal oleh para petani. Jika pemerintah pusat tidak memperbaiki jaringan irigasi maka pencapaian target produksi pun akan mengalami kendala.

Borong Gabah Petani

Seusai melakukan panen perdana, Menteri Pertanian menyaksikan pembelian gabah petani secara langsung. Bulog melakukan pembelian gabah kering pungut (GKP) sebanyak 500 ribu ton dengan harga Rp 4.200,00 setiap kilogramnya. Padi atau gabah yang dijual petani itu merupakan hasil panen perdana musim tanam 2015-2016 dari lokasi sawah Desa Cikedung Lor, Kec. Cikedung, Indramayu.

Menteri Pertanian Amran Sulaeman menjamin, seluruh hasil panen padi petani akan diserap oleh Bulog manakala harganya berada di bawah harga yang ditentukan pemerintah. Selain itu, bantuan untuk pertanian di Kabupaten Indramayu merupakan yang terbesar se Indonesia.

 "Kami sudah bantu perbaikan sebagian jaringan irigasi tersier. Kami juga sudah memberikan benih gratis dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada jaminan ketersediaan pupuk sehingga tidak terlambat," tegas Amran.

Selain bantuan tersebut, Kementrian Pertanian juga memberikan bantuan 450 unit handtraktor dan alsintan lainnya. Ini merupakan bantuan yang terbesar se Indonesia. Kementrian Pertanian juga mengasuransikan petani. Dengan adanya asuransi pertanian ini, para petani tidak perlu khawatir gagal panen karena akan mendapat pergantian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman pada tahun 2016 ini juga menggelontorkan bantuan berbagai alat pertanian kepada petani Kabupaten Indramayu. Bantuan khusus untuk tahun 2016 ini dikatakan antara lain, 50 unit pompa, handtraktor, pembuatan bendungan atau embung, benih padi, dan perbaikan jaringan irigasi.

 "Saya mengapresiasi upaya Kabupaten Indramayu dalam memenuhi target produksi gabah. Kabupaten Indramayu berusaha maksimal untuk merealisasi target. Karenanya kita suport dengan berbagai bantuan ini," katanya, Rabu (30/3) di Cikedung. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

 

 

 

Read More

Anna Sophanah Serahkan SPT Melalui e-filing

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menyerahkan Surat Pemberitahunan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi melalui system elektronik (e-filing).  Harapannya setelah, dirinya melakukan hal itu masyarakakat secara umum dapat melakukan hal serupa dengan segera melaporkan SPT nya paling lambat 31 Maret 2016.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dirilis Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran MENPANRB Nomor 8 Tahun 2015 mewajibakan Aparatur Sipil Negara / TNI / Polri untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftaran diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-filing.

            Dengan adanya surat edaran tersebut, berarti setiap ASN/TNI/Polri mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan maka sector pajak menjadi penting keberadannya. Karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan Negara yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Anna menambahkan, saat ini penyampaian SPT Tahunan jauh lebih mudah, karena sudah menggunakan system elektronik atau e-filing.  Dengan system itu penyamapaian e-filing dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan akses internet.

            "Cara ini tentu saja jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara yang lama, dimana dengan menggunakan e-filing selain waktu yang lebih cepat, aman, dan penggunaan kertas juga dapat diminimalisir," tegas bupati.

            Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan pajak di wilayah Kabupaten Indramayu, lanjut Anna, saat ini telah keluar Peraturan Bupati Nomor 11.a Tahun 2015 yang isinya adalah seluruh wajib pajak yang tinggal di Indramayu wajib memiliki NPWP Indramayu sehingga pajaknya bisa masuk ke Indramayu.

            "Selama ini banyak wajib pajak yang tinggal di Indramayu tapi mereka memiliki NPWP luar Indramayu sehingga pajaknya masuk ke daerah lain. Dengan adanya Perbup itu maka mau tidak mau mereka harus bikin NPWP Indramayu sehingga pendapatan pajaknya bisa masuk ke Indramayu," tegasnya.

            Dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan yang berlangsung di Pendopo Indramayu tersebut juga hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala SKPD, camat dan unsur lainnya. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

           

Read More

Canangkan Indramayu bersih

            Pemkab Indramayu mencanangkan gerakan Indramayu Bersih bagi seluruh lapisan warga masyarakat Indramayu.  Dengan gerakan ini diharapkan kebersihan dan keindahan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu.  Pencanangan dilakukan oleh Wakil Bupati Indramayu H. Supendi di Alun-Alun Indramayu, Kamis (17/03/2016) bersamaan dengan HUT Sat Pol PP ke-66 dan Perlindungan Masyarakat ke-54.

 

            Supendi menambahkan, dengan gerakan Indramayu Bersih ini diharapkan akan menjadi suatu budaya yang positif ditengah-tengah warga masyarakat Indramayu. Harapannya bukan hanya ketika menjelang penilaian Adipura semata, namun juga terus sepanjang waktu masyarakat bisa cinta akan kebersihan dan keindahan.          

 

            "Indramayu Bersih harus menjadi suatu kebutuhan kita semua, bukan hanya menjelang Adipura namun bisa seterusnya. Bukan hanya masyarakat kota namun juga sampai pelosok pun harus bisa merasakannya," kata Wabup.

           

            Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surachman menjelaskan, dalam pencanangan yang dilakukan hari ini melibatkan aparatur PNS, TNI, Polri, OKP, organisasi wanita dan lainnya. Gerakan ini diawali dari jajaran pemerintahan untuk selanjutnya masyarakat bisa mengikutinya di lingkungannya masing-masing. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

 

Read More

Pol PP Maksimalkan Penegakan Perda

            Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu harus lebih maksimal dalam penegakan Perda di Kabupaten Indramayu. Pasalnya sampai saat ini masih banyak Perda yang dilanggar oleh masyarakat dan menganggu ketertiban umum. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Indramayu H. Supendi, ketika menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Sat Pol PP ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke – 54 di Alun-Alun Indramayu, Kamis (17/03/2016).

            Menurut Supendi, salah satu tugas Sat Pol PP adalah mengawal sekaligus mengamankan peraturan daerah. Ini berarti kepada seluruh anggota Sat Pol PP harus memahami setiap peraturan daerah yang ada sehingga peraturan daerah tersebut akan dapat berjalan dengan baik.

            "Anggota Sat Pol PP, harus terus memahami regulasi yang terus keluar sehingga tidak ketinggalan informasi. Selain itu harus paham juga isi dari peraturan sehingga ketika ditegakan tidak bersinggungan dengan masyarakat dan berjalan dengan baik," katanya.

            Ditegaskan, Satpol PP juga harus mendahulukan pendekatan pembinaan dan kemanusiaan dalam setiap melaksanakan tugasnya. Jauhi sikap arogansi dan bertindak semen-mena. Dengan demikian Satpol PP akan senantiasa mendapat dukungan masyarakat.

            Hal yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan antara anggota Sat Pol PP dan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) harus dapat bersinergi dengan baik saat menjalankan tugas mupun diluar tugas. Hal dikarenakan seringkali terjadi kesalahpahaman antara tugas dan tanggungjawab Sat Pol PP dan Linmas.

            "Dengan koordinasi serta sinergi yang baik, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas. Sat Pol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas hendaknya tetap mengedepankan rasa saling hormat menghormati serta menggunakan pendekatan individu dengan santun,"  tegas Supendi. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

 

 

Read More

Temuan Larwasda Menurun, Kinerja Pemerintahan Meningkat

            Berdasakan hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2015, ternyata Inspektorat hanya menemukan 1324 temuan. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang menemukan 1470 temuan dari 264 objek pemeriksaan. Data ini terungkap ketika Inspektorat menyampaikan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Indramayu, Selasa (15/03/2016) di Gedung PGRI Kabupaten Indramayu.

            Menurut Inspektur Kabupaten Indramayu, Drs. Nuradi, M.Si seperti yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, temuan sebanyak 1324 buah tersebut  tersebar di 176 dinas/badan/kantor, kecamatan 216 temuan, UPTD Puskesmas 151 temuan, UPTD Pendidikan 153 temuan, SMA/SMK 290 temuan, dan SMP 338 temuan.

            "Alhamdulilah, jumlah temuan pada tahun 2015 kemarin mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebelumnya. Penurunan ini karena para penyelenggara pemerintahan sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip tata kelola administrasi dan peraturan perundang-undangan lainnya," kata Nuradi.

            Selama dalam pemeriksaan, lanjut Nuradi, banyak ditemukan adanya kelemahan system pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kemudian belum dipahaminya secara utuh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lemahnya akuntabilitas pengelolaan asset tetap sehingga tidak ada kendali untuk pencatatan asset dan pengamanan barang. Lemahnya kewajiban memungut dan menyetorkan pajak baik PPh 21, PPh 22 PPh 23 dan PPN 10 % sehingga ada potensi yang dapat mennimbulkan kerugian Negara. Dan terakhir adalah lemahnya pengawas lapangan sehingga mengkakibatkan kurangnya kualitas hasil pekerjaan.

            Nuradi juga menegaskan, selama tahun 2015 Inspektorat berhasil mengembalikan potensi keuangan Negara / daerah dengan disetorkan kembali ke kas Negara / daerah sebesar 2.813.662.931,-. Sementara itu evaluasi atas pemeriksaan tujuan tertentu pada tahun 2015 diantaranya untuk klasifikasi pengaduan kepegawaian 25 kasus, tuntutan ganti rugi 10 kasus, tunggakan penyetoran raskin 104 kasus, dan pengaduan masyarakat 7 kasus.

            Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, temuan-temuan yang muncul oleh Inspektorat ini harus dijadikan acuan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja para birokrasi di Pemkab Indramayu. Utuk lembaga yang belum selesai maka sampai dengan akhir Maret ini harus segera bisa diselesaikan. Jika hasil temuan dari Inspektorat bisa diselesaikan maka untuk menghadapi pemeriksaan dari BPK bisa dilewati dengan mudah.

            "Saya berharap yang sudah menjadi temuan oleh Inspektorat ini bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam rangka pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Apalagi sesaat lagi BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan sehingga perolehan opini WTP bisa diraih oleh Kabupaten Indramayu pada tahun ini," tegas bupati.

            Pada kesempatan itu juga ditandatangani Pakta Integritas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Indramayu yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan independen, obyektif, transparan, dan  akuntable. Memegang teguh kode etik dan standar audit APIP, serta menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

           

Read More

Pemkab Indramayu Tanggung BPJS Warga Miskin

            Pemerintah Kabupaten Indramayu menjamin warga miskinnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dengan memasukan mereka kedalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jumlah warga miskin yang diproteksi oleh BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 33.035 jiwa.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, warga miskin tersebut selama ini memang sudah diproteksi oleh kebijakan daerah dalam bentuk Kartu Sehat. Namun dalam pelaksanannya, Kartu Sehat masih ada kendala dan terus mengalami perbaikan yang pada akhirnya diputuskan bahwa warga miskin dimasukan kedalam BPJS Kesehatan dengan tanggungan dibayarkan oleh APBD Indramayu.

            "Mereka kita masukan kedalam BPJS Kesehatan, sementara biaya iurannya kita bayarkan melalui APBD Indramayu. Dengan kita masukan kedalam BPJS proteksi kepada mereka semakin besar dan cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan Kartu Sehat," katanya.

            Anna menambahkan, untuk memproteksi jumlah warga miskin yang mencapai 33.035 jiwa tersebut dibayarkan sebesar 23.000 per jiwa sehingga total yang dibutuhkan mencapai 9.117.660.000.

            "Iurannya kami yang bayarkan, kita memproteksi mereka secara kolektip. Jika mereka bayar sendiri maka mereka harus bayar 25 ribu per bulan, namun karena ditanggung oleh kami jadinya hanya 23 ribu per bulan," ujar Anna.

            Sementara itu perwakilan BPJS Kesehatan, Drg. Jenny Wihartini, MM. AAK mengatakan, dengan adanya pengalihan kepesertaan warga miskin menjadi anggota BPJS Kesehatan maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Ini adalah langkah konkret yang nyata yang dilakukan oleh Bupati Indramayu dalam memproteksi masyarakatnya.

            "Ketika sakit mereka sudah kita jaminan pelayannya, sementara kami juga mendapatkan jaminan pembayaran dari Pemkab Indramayu," kata Jenny. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

           

Read More

143 Ribu Balita Jadi Target PIN

            Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan berlangsung di Kabupaten Indramayu akan menyasar 143.008 balita usia 0 – 59 bulan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Pencanangan PIN Polio di Kabupaten Indramayu dilaksanakan di Alun-Alun Indramayu, Senin (07/03/2016).

PIN Polio akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selama sepekan mulai tanggal 8-15 Maret 2016 dengan sasaran semua anak usia 0-59 bulan tanpa memandang status imunisasinya. Sedangkan waktu pelayanan PIN Polio di masing-masing Pos PIN mulai pukul 08.00 s.d. 12.00. Pelayanan PIN Polio dapat diperoleh di Puskesmas, Posyandu, Mobile Pos, Tempat-tempat Umum, dan Rumah Sakit negeri maupun swasta.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, PIN Polio adalah pemberian imunisasi tambahan polio kepada balita tanpa memandang status imunisasi polio sebelumnya.

Tujuan PIN Polio antara lain mengurangi resiko penularan virus polio yang datang dari negara lain, memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi dan memberikan perlindungan secara optimal serta merata pada balita terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

Penyakit Polio merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus Polio. Secara klinis penyakit polio adalah anak dibawah umur 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut.

"Penyebaran penyakit ini melalui kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi. Kelumpuhan dimulai dengan gejala demam,nyeri otot dan kelumpuhan pada minggu pertama sakit. kemudian bisa terjadi karena kelumpuhan otot pernafasan yang tidak ditangani segera," kata Anna.

Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah meneteskan imunisasi kepada sejumlah balita dari 31 kecamatan yang didampingi oleh para orang tuanya. Serta memberikan penghargaan kepada para kader Posyandu dari 31 kecamatan. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

Read More

Tak Mampu Jalankan Program Kerja, PNS Lepaskan Jabatan

Tak Mampu Jalankan Program Kerja, PNS Lepaskan Jabatan

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah bersama dengan Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menegaskan saat ini tengah menyusun program kerja bersama dengan SKPD baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jika nanti tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan tidak mampu menjalankan program kerja, maka PNS yang menduduki jabatan tersebut dipersilahkan untuk melepaskan jabatannya.

Hal itu disampaikan Bupati Anna dalam pertemuan dengan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indramayu, pada Selasa (01/03/2016) di Pendopo Indramayu.

 "Jadi SKPD harus membuat program kerja yang harus mengacu pada visi dan misi yang kami sampaikan ke masyarakat. Jika tidak akan ada evaluasi kerja," kata Bupati Anna.

Dikatakannya bahwa untuk mempertajam program kerja, setiap SKPD secara bergantian melakukan ekpose tentang program kerjanya agar pembahasan program kerja bisa langsung terarah sementara program dan janji ketika kampanye juga dimasukan dalam program kerja tersebut.

Bupati menegaskan, bagi SKPD yang mengalami keterlambatan dalam membuat program kerja itu, dengan lantang Bupati Anna menjelaskan, bahwa setiap pimpinan SKPD yang diundangnya diberi target paling tidak harus bisa membuat program kerja 100 hari kerja kedepan. Termasuk program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dilima tahun kedepan.

"Kami ingatkan kepada semua SKPD kalau ada kepala SKPD yang tidak sejalan dan tidak mampu untuk melaksanakan program kerja itu, apalagi tidak mendukung visi misi pemerintahan daerah dipersilakan untuk mundur dari jabatannya atau mengundurkan diri dari jabatannya,"tegas Bupati Anna.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menyampaikan, program yang menjadi prioritasnya yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Yang paling khusus lagi, disektor pertanian dan perikanan, investasi dan lapangan pekerjaan.

Dijelaskannya, semua program yang direncanakannya untuk kepentingan masyarakat Indramayu. "Program itu akan menjadi perhatian penuh bagi kita nanti, dan semua program itu adalah untuk semua masyarakat Indramayu", katanya.

Wabup juga ikut mengingkatkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terlebih dahulu harus membuat rencana kerja sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya.

"Pentingnya rencana kerja ini agar target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya kami, tapi seluruh lapisan masyarakat di daerah ini juga ingin agar seluruh kegiatan yang telah kita rencanakan dilaksanakan secepatnya. Karena itu jangan ditunda-tunda. Segera realisasikan. Meskipun demikian, selain harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi," ujarnya.

 "Semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," imbuhnya. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

Read More