Pemkab Jamin Pengobatan dan Pemulihan Chelsi

            INDRAMAYU 11/09/2014 - Pemerintah Kabupaten Indramayu membebaskan seluruh biaya pengobatan dan pemulihan Chelsi balita yang terkena gizi buruk. Selain itu, Pemkab Indramayu juga menjamin biaya pendidikan dan kehidupan kakak-kakaknya yang kini tengah menempuh pendidikan.

            Hal itu ditegaskan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu, Drs. Wahidin, MM yang menengok langsung keberadaan Chelsi di Ruang Kijang Kencana No 15 RSUD Indramayu, Kamis sore (11/09/2014).

            Menurut Wahidin, kondisi gizi buruk yang dialami Chelsi merupakan kasus yang sangat langka. Biasanya jika kasus gizi buruk muncul biasanya seorang anak hanya kekurangan gizi sehingga terjadi pembesaran perut, namun ketika melihat kondisi yang dialami Chelsi kondisinya sangat memperihatinkan hal ini karena hanya tulang yang terbungkus oleh kulit.

            "Kita tanggung semua biaya pengobatan dan pemulihan Chelsi, kakak-kakaknya yang ada di rumah juga kita proteksi biaya pendidikannya apalagi mereka semua yatim piatu," tegas Wahidin

            Sementara itu, untuk akomodasi orang yang menunggui Chelsi selama di rumah sakit pihaknya juga memberikan jaminan biaya. Biaya tersebut diperuntukan untuk makan minum dan keperluan lainnya yang bersumber dari Yayasan Gempur Gakin.

            Dengan adanya kejadian ini pihaknya menjadi bahan evaluasi dari semua pihak. Pasalnya Pemkab Indramayu sampai dengan kejadian ini mencuat tidak mendapatkan laporan dari bagian struktur pemerintahan terbawah.

            "Jika kami mendapatkan laporan dari awal maka ini bisa kami atasi secara cepat, apalagi saat ini Bupati Indramayu tengah gencar memberlakukan Kartu Sehat dan Pintar. Sayangnya aparatur pemerintahan yang ada disana tidak memberikan laporan kepada kami secepatnya. Kami justru mendapati laporan ini dari sekelompok masyarakat yang sangat peduli dengan kejadian ini," katanya.

            Pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Alumni SMA 1 Sindang angkatan 1994 yang telah secara bergantian mau menemani Chelsi selama berada di rumah sakit terlebih kepada Ibu Tantri yang telah mau menolong dan membawa secepatnya Chelsi ke rumah sakit.

            Sementara itu Wakil Direktur Bidang Pelayanan pada RSUD Indramayu dr. Deden Boni Koswara menjelaskan, berdasarkan diagnose medis dokter spesialis kondisi Chelsi saat ini sudah mulai membaik . Namun karena ada pembengkakan jantung maka harus dilakukan observasi lanjutan dengan akan dipindahkan ke ruang ICU.  Jika kondisi jantung sudah stabil maka Chelsi bisa kembali ke ruang perawatan. Kamis sore Chelsi sudah bsa berkomunikasi dengan orang lain mekipun dengan anggukan kepala dan lambaian tangan. (deni/Humas pemkab Indramayu)

           

           

Read More

Pemkab dan Damandiri Bangun Sentra Kulakan Posdaya

            INDRAMAYU 04/09/2014 – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama dengan Yayasan Damandiri membangun Sentra Kulakan Posdaya (Senkudaya) yang dikelola oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten  Indramayu. Senkudaya ini diharapkan dapat memasok kebutuhan warung Posdaya, warung mandiri, perorangan maupun kelompok.

            PKPRI yang difasilitasi oleh Dinas KoperasIi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Indramayu telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Damandiri pada tanggal 1 Maret 2014. Hasil dari kerjasama itu, PKPRI membuat Senkudaya yang modalnya merupakan pinjaman lunak dari Yayasan Damandiri sebesar Rp. 517.500.000. dana tersebut dipergunakan untuk modal investasi (renovasi dan peralatan) sebesar Rp. 367.500.000,- dan modal kerja (barang dagangan) sebesar Rp. 150.000.000,-.

            Kepala Dinas KoperasIi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Indramayu, Maman Koestaman. mengatakan, untuk mendukung Sentra Kulakan tersebut rekrutmen pegawai telah dilaksanakan dan saat ini terdapat 6 orang yang ditempatkan di toko tersebut yang berposisi sebagai manager, wakil manager, pramuniaga, pelaksana administrasi dan operator computer.

            "Sebelum ditempatkan sebagai karyawan, Diskopindag bersama Yayasan Damandiri telah memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial pengelolaan selama tujuh hari pada tanggal 27 Pebruari sampai 2 Maret 2014 di Bantul Yogyakarta," kata Maman.

            Saat ini Dinas KoperasIi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Indramayu tengah mengembangkan program Tabur Puja yakni tabungan dan permodalan dalam bentuk pinjaman kepada anggota kelompok Posdaya. Dana program tersebut, lanjut Maman, bersumber dari Yayasan Damandiri sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan sampai saat ini telah diterima dan disalurkan sbesar Rp. 1.519.500.000,-  dan telah disalurkan oleh Koperasi Primkoptama Dharma Ayu dengan kredit paling tinggi sebesar 2 juta kepada 15 kelompok Posdaya di 15 desa yang ada di Kecamatan Sindang dan Indramayu dengan jumlah anggota sebanyak 854 orang.

            Sementara itu Sekretaris Yayasan Damandiri, DR. Subiakto Tjakrawardaya yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, kehadiran Sentra Kulakan Posdaya ini diharapkan dapat kembali menghidupkan ekonomi kecil yang mulai mati karena kehadiran pasar modern.

            "Para pedagang kecil dan mikro silahkan bisa belanjanya dari Senkudaya ini, selain harganya sangat murah juga ditempat ini bisa ambil dulu. Selain itu juga dengan belanja di Senkudaya maka akan saling membantu sesame usaha kecil agar terus bisa bertahan hidup ditengah gempuran pasar modern saat ini," tegas mantan menteri era Soeharto ini.

            Wakil Bupati Indrammayu, H. Supendi, megatakan, program-program Yayasan Damandiri yang telah diluncurkan di Kabupaten Indramayu mulai dari program pelatihan calon instruktur posdaya, program kegiatan penanaman dan produksi rumput laut, program Tabur Puja, serta program Senkudaya merupakan sinergitas dari landasan operasional Yayasan Damandiri dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu.

            Senkudaya ini merupakan program yang sesuai dengan kebijakan Pemkab Indramayu dalam menata system perdagangan yang seimbang dan berkeadilan. Supendi melanjutkan, Pemkab telah memberlakukan Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan dalam perda tersebut bertujuan antara lain menyeimbangkan ekonomi perdagangan dengan upaya pemberdayaan sentra-sentra perdagangan tradisional, yaitu tempat usaha perdagangan masyarakat berupa toko-toko dan warung-warung milik perorangan masyarakat di lingkungan sekitar, serta pasar tradisional sebagai sentra perdagngan masyarakat.

            "Tindakan penutupan beberapa toko modern mini market yang tidak berizin dan tidak memenuhi syarat ketentuan yang beberapa waktu lalu kami lakukan merupakan tindakan normative dan mewujudkan proteksi usaha perdagangan masyarakat yang berlandaskan perda yang telah disepakat," tegas wabup.

            Untuk mendukung program Senkudaya tersebut, pada awal tahun 2015 mendatang Pemkab Indramayu akan menganggarkan bantuan sarana angkutan bagi PKPRI untuk kelancaran distribusi barang dalam melaksanakan program kerjasama sentra kulakan tersebut berupa kendaraan bermotor box roda 4 dan roda 3 sesuai dengan permohonan pengurus PKPRI. (deni/Humas Pemkab Indramayu)

          

Read More

Bantah Ada Sabotase Terkait Kebakaran

·         Relokasi Pasar Jatibarang Tahun 2016

JATIBARANG 02/09/2014 – Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman SH MM, melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran Pasar Jatibarang, Senin (1/9). Turut serta dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat terkait dari Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Maman membantah kalau kebakaran pasar Jatibarang akibat adanya sabotase terkait rencana relokasi pasar. Menurutnya, kebakaran murni karena kecelakaan, dan berdasarkan hasil penyelidikan tidak ada unsur sabotase.

"Tidak benar kalau ada yang mengatakan kebakaran Pasar Jatibarang akibat adanya unsur kesengajaan atau sabotase," tandas Maman, saat melakukan kunjungan ke Pasar Jatibarang, Senin (1/9).

Maman membenarkan bahwa Pasar Jatibarang memang akan direlokasi ke tempat yang lebih strategis. Namun relokasi kemungkinan besar baru akan dilakukan ada tahun 2016. Pasalnya untuk saat ini masih mencari lokasi yang tepat, dan kemungkinan tahun 2015 baru akan dilakukan pengadaan tanah. Jadi pembangunan konstruksi pasar diperkirakan baru dilakukan tahun 2016.

Dikatakan Maman, untuk merelokasi Pasar Jatibarang dibutuhkan lahan seluas 4 hektar. Karena pasar Jatibarang memang membutuhkan lahan yang luas untuk menampung pedagang inti, tempat parkir, dan gudang khusus bagi para pedagang.

"Jadi kepada para pedagang untuk sementara masih bisa berjualan dengan tenang, karena relokasi masih lama," ujarnya.

Siapkan 103 Los Darurat

Menyinggung tentang nasib pedagang yang kiosnya terbakar, Maman mengatakan bahwa untuk sementara mereka akan ditempatkan di bawah atau di tempat parkir halaman pasar. Dikatakan Maman, pihaknya menyiapkan 103 los darurat untuk para pedagang dalam  menata tempat darurat ini pemkab menyediakan anggaran antara Rp100-Rp200 juta.

Sementara untuk kondisi bangunan yang terbakar, ujar Maman, terlebih dahulu akan dilakukan audit oleh Dinas Cipta Karya untuk mengetahui kelayakan bangunan tersebut. Dari hasil audit itulah akan diketahui apakah kondisi bangunan yang terbakar masih layak untuk ditempati atau tidak. (deni / Humas Pemkab Indramayu)

Read More

Ikawati BPN Sawer Baksos di Cikedung

CIKEDUNG 02/09/2014 – Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan Yayasan Hijau Putih mengadakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) di halaman Kantor Kuwu Cikedung Kecamatan Cikedung, Selasa (02/09/2014).

Kegiatan Bakti Sosial di Desa Cikedung tersebut meliputi kegiatan bakti sosial yakni pengobatan massal, pembangunan fasilitas MCK, pembangunan sarana air bersih, perbaikan PAUD, pemberian bantuan buku paket, pemberian bantuan perlengkapan posyandu. pengobatan umum, pengobatan mata, dan pengobatan gigi. Bantuan buku paket diberikan kepada PAUD Ciungwanara, SDN I dan II Cikedung, SDN I Cikedung Lord an SMKN Cikedung. Sedangkan bantuan perlengkapan posyandu diberikan kepada Posyandu Bakti I, II, dan III Desa Cikedung, serta Posyandu Melati I dan II Desa Cikedung Lor.

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dalam sambutan selamat datang seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu mengatakan, pihaknya menyambut baik dijadikannya Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah di Jawa Barat untuk lokasi kegiatan Bakti Sosial ini.

Bantuan yang diberikan berupa pengobatan missal dan pemeriksaan gigi meskipun sebenarnya telah gratis di Puskesmas di Indramayu namun apa yang dilakukan oleh BPN ini patut diapresiasi. Sementara bantuan berupa pembangunan fisik akan sangat membantu bagi lembaga yang membutuhkannya, apalagi yang dibantu adalah lembaga pendidikan.

Sementara itu Ketua Ikawati BPN RI, Ibu Dani Hendarman berharap,  pelaksanaan kegiatan bakti sosial dapat memberi dampak positif bagi masyarakat Desa / Kecamatan Cikedung, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Beliau juga berpesan agar kegiatan bakti sosial tersebut dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga jalinan solidaritas serta tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

"Bakti sosial merupakan kegiatan yang mulia dan wajib kita laksanakan sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita terutama yang kurang mampu, dalam rangka ikut serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat" ujarnya.

Pada kesempatan itu Ketua Umum IKAWATI BPN, Ibu Dani Hendarman bersama dengan Bupati Indramayu langsung meninjau lokasi pengobatan massal dan meninjau beragai tempat yang telah mendapatkan bantuan. Hadir pada kesempatan itu perwakilan BPN Kantor Wilayah Jawa Barat, kepala BPN  kabupaten/kota se Jawa Barat, unsure Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan undangan lainnya. (deni / Humas Pemkab Indramayu)

 

 

Read More

100 Anggota DPRD Jabar 2014-2019 Dilantik

·         Gatot dan Yance Jabat Ketua dan Wakil Ketua Sementara

 

BANDUNG 01/09/2014 - Bertempat di Gedung  Merdeka, Jl. Asia-Afrika, Bandung, 100 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2014-2019 dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (01/09/2014). 

 

Keseratus Anggota ini diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Marni Emi Mustafa dengan disaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPR & DPD asal Jawa Barat, Perwakilan KPU Pusat, Pangdam III/Siliwangi, Perwakilan Polda Jabar, para mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Muspida serta para tokoh masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian sesuai SK Mendagri RI Anggota DPRD Periode 2009-2014 telah resmi diberhentikan.

 

73 Anggota DPRD Jabar 2014-2019 adalah wajah-wajah baru, sisanya 27 anggota incumbent. Mereka berasal dari 10 daerah pemilihan dan 10 partai politik, dengan rincian: Partai Nasdem (5 Anggota), PKB (7), PKS (12), PDIP (20), Golkar (17), Gerindra (11), Demokrat (12), PAN (4), PPP (9), dan Hanura (3).

 

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan bahwa proses pemilu di Jawa Barat telah berlangsung aman dan kondusif, serta dapat dilaksananakn secara Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Jurdil dan Luber). Dan menurutnya ke-100 Anggota DPRD Terpilih ini merupakan orang yang tepat. "Mereka adalah pilihan tepat dari seluruh masyarakat Jawa Barat", ujar Yayat dalam sambutannya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar (2009-2014) Irfan Suryanagara dalam pembukaan Rapat Paripurna Istimewa menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terbesar di Indonesia dengan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki potensi alam & keanekaragaman. Untuk itu, anggota DPRD Jabar yang baru diharapkan dapat membangun sinergi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat tersebut.

 

Irfan pun mengharapkan Anggota DPRD Jabar yang baru dapat menyelesaikan tugas yang telah ada di depan mata yaitu menyelesaikan RAPBD 2015. "Anggota DPRD Jabar yang baru diharapkan dapat menyelesaikan RAPBD Jawa Barat Tahun Anggaran2015, serta dapat mempertahankan predikat WTP dalam laporan keuangan provinsi yang telah diraih Jawa Barat 3 kali berturut-turut", harap Irfan.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa ritme kerja yang produktif harus diciptakan dalam DPRD. "Ritme kerja yang produktif harus diciptakan dalam ruang lingkup kerja", ujar Mendagri.

 

Selain itu, Anggota DPRD pun harus selallu menempatkan alokasi dana yang berorientasi pada 4 pro, yaitu: propoor-pemberantasan kemiskinan, projob-perluasan lapangan kerja, progrowth-peningkatan pertumbuhan, dan proenvironment-persandian alam dan lingkungan.

 

Pada pelantikan ini juga dipilih ketua DPRD sementara Gatot Cahyono dari PDI Perjuangan dan wakilnya Irianto MS Syaifuddin alias Yance dari Partai Golkar. Setelah pemilihan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Irfan kepada Gatot. (deni/ Humas Pemkab Indramayu)

 

Read More