INDRAMAYU 01/04/2014 – Selama 4 tahun berturut-turut berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Kabupaten Indramayu terus memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini membuat semua pihak merasa tidak puas. Untuk itu diperlukan komitmen agar Kabupaten Indramayu bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar mengatakan, komitmen mutlak diperlukan oleh semua pihak baik itu kepala SKPD maupun para staf pelaksana. Hal ini agar keinginan dari Bupati Indramayu bisa meraih WTP bisa terlaksana, untuk itu diperlukan tips dan trik agar hal itu bisa diwujudkan di Indramayu. Agar bisa terwujud maka harus ada pihak yang bisa dijadikan contoh sebagai bahan referensi. Selasa (01/04/2014) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, semua kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Camat, dan pengelola BUMD menerima pembekalan dari Asisten Admnistrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu Asisten Admnistrasi Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan, agar WTP bisa diraih oleh Pemkab Indramayu maka harus memiliki kerangka strategis yaitu mempelajari dan memahami Daftar Inventaris Masalah (DIM) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, DIM menjadi acuan fokus dan harus terukur penyelesaiannya, menyusun langkah aksi rinci dengan output terukur, merumuskan input yang diperlukan dalam merealisasikan langkah aksirRinci, membandingkan output dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan/atau peraturan yang terkait, Capacity Building SDM petugas pengelola BMD dan keuangan, dan pembentukan tim (Satgas) fasilitasi penyusunan laporan keuangan.
Menurut Iwa Karniwa, sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan hasil laporan keuangan WDP namun mulai tahun 2011 – 2012 baru mendapatkan WTP karena usaha dan kerja keras. Dalam menyelesaikan masalah, pihaknya melakukan berbagai pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan personalia, dan pendekatan admnistrasi.
Kiat-kiat lainnya agar bisa meraih WTP, yaitu personil yang ditugaskan untuk menghadap BPK adalah personil yang kompeten dan memahami permasalahan, melakukan komunikasi yang intensif dengan Tim Pemeriksa BPK, memanfaatkan moment untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi sebaik mungkin untuk menanggapi draft/konsep temuan pemeriksaan sebelum menjadi LHP.
Dengan adanya usaha dan ikhtiar ini, diharapkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK pada tahun 2013 bisa menghasilkan WTP sehingga Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang diperhitungkan bagi daerah lainnya. (deni/humasindramayu)
0 komentar:
Posting Komentar