Inspektorat Siapkan Sanksi Tegas Bagi Penunggak Raskin

            INDRAMAYU 21/11/2013 – Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menegaskan tunggakan biaya beras miskin yang saat ini masih menunggak di tangan kuwu harus segera diselesaikan pada akhir Nopember ini. Jika tidak, sanksi tegas segera diberikan oleh Inspektorat. Hal itu terungkap ketika berlangsung Rapat Evaluasi Program Raskin di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (21/11).

            Supendi menegaskan, tunggakan biaya beras miskin di Kabupaten Indramayu masih sangat besar yakni mencapai 2,2 miliar. Namun demikian pihaknya optimis bahwa tunggakan itu bisa terselesaikan sampai akhir Nopember ini. Agar segala tunggakan biaya beras miskin bisa tercapai, camat harus bekerja secara ekstra dan mencari tahu secara rinci akar permasalahan yang muncul.

            Sampai dengan saat ini, distribusi beras miskin di Kabupaten Indramayu masih menemui berbagai kendala diantaranya jumlah rumah tangga sasaran (RTS) masih belum sesuai dengan kenyataan dilapangan.

            "Banyaknya warga miskin yang belum tercover sebagai penerima manfaat, hal inilah yang menjadikan para kuwu dan BPD untuk bersepakat membagi beras secara merata agar warga miskin yang lain juga kebagian. Bahkan ada beberapa desa yang memberlakukan subsidi silang, inilah kondisi riil yang terjadi dilapangan agar semua pihak dapat mengetahui dan memahaminya," tegas wabup.

            Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu Iding Syafrudin mengungkapkan, sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 terdapat dua kecamatan yang telah melunasi raskin yakni Kecamatan Juntinyuat dan Balongan, dua kecamatan ini tidak memiliki tunggakan setiap  bulannya sehingga jatah beras bagi rakyat miskin selalu lancer dan diterima langsung dengan baik oleh masyarakat.

            Sementara kecamatan yang memiliki tunggakan tertinggi yakni Kecamatan Haurgeulis yang mencapai 211 juta kemudian Kecamatan Krangkeng sebesar 162 juta dan kecematan dengan tunggakan terendah Kecamatan Tukdana sebesar 4,6 juta.

            Rapat Evaluasi program raskin ini juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Indramayu Drs. Nuradi, M.Si, Kepala Sub Divre III Bulog Indramayu, para camat se Kabupaten Indramayu dan sejumlah undangan lainnya. (deni)

             

Read More

Jelang Tutup Tahun, Bupati Lakukan Mutasi

 

INDRAMAYU 20/11/2013 – Menjelang tutup tahun anggaran 2013 Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah kembali memutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Rabu (20/11), berlangsung di Pendopo Raden Bagus Aria Wiralodra. Mutasi ini merupakan jawaban terhadap beberapa posisi yang selama ini kosong karena pensiun.

Untuk jabatan eselon II yang terkena mutasi diantaranya yakni Drs. Wahidin, MM yang semula menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kini kembali ke posisi asalnya yakni Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sementara Drs Susanto, BAE yang semula Asisten Ekonomi dan Pembangunan  kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kini memiliki pemimpin baru yakni Drs. Zakaria Joko Hartawan, M.Si yang semula Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Masih di eselon II, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang semula diduduki oleh Drs. H. Dono Djoeanda Endo kini dijabat oleh Drs. Toto Susmanto, M.Si. yang semula Kepala Bagian Pemerintahan Umum. Sementara Drs. H. Dono Djoeanda Endo kini menempati posisi baru sebagai Asisten Pemerintahan. H. Kamud, SH. yang semula Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kini menduduki Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa orang yang promosi di eselon II diantaranya Drs. Edi Kusdiana, MM yang semula Kepala Bagian Agama dan Kesra kini menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Ir. Aep Surahman yang semula Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan kini menempati Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Drs. E. Trisna Hendarin yang semula Sekteraris pada Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwiata kini menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia.

Untuk posisi eselon III juga mengalami pergeseran,diantaranya Aan Kustiawan, S.Sos yang semula Sekretris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kini menempati Kepala Bagian Pemerintahan Umum. Drs. Daryan yang semula Sekretaris pada Dinas Pendidikan kini bergeser mengisi posisi Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata. Sementara Kepala Bagian Agama dan Kesra kini ditempati DR. H. Abdul Mutholib yang semula pengawas pada Dinas Pendidikan.

Dalam sambutannya Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengungkapkan, mutasi yang dilakukan kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pejabat pemerintah daerah sesuai dengan harapan masyarakat yakni terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

Mutasi tersebut juga merupakan tuntutan dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga diperlukan personil serta pejabat untuk menempati jabatan sesuai kebutuhan tersebut. Seperti diketahui, jika sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada dilevel eselon III kini dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012  berada di level eselon II. (deni)

 

Read More

Rekomendasi Peningkatan Pelayanan Puskesmas

 Hasil survai IKM yang telah dilakukan menghasilkan gambaran tentang tingkatan pelayanan bagi 10 UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Walaupun mendapatkan persepsi nilai rata-rata 'baik' dan 'sangat baik' dari masyarakat, namun masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu Drs. H. Sugino, MM mengungkapkan, pihaknya menyampaikan 10 point rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain :

1.      Perlu peningkatan kualitas pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsure pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap unsure pelayanan tersebut dapat lebih baik lagi.

2.      Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan pelayanan prima untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan, disiplin kerja dan kejelasan petugas pelayanan.

3.      Perlu membuat Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

4.      Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

a)      Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.

b)      Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.

5.      Kepala UPTD Puskesmas agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti telepon, SMS center, e-Mail, dan/atau Penempatan Kotak Saran.

6.      Kegiatan penyusunan IKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survai dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

7.      Untuk nilai unsur pelayanan pada variabel nilai yang terkecil, agar menjadi perhatian yang lebih serta melakukan pembenahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik sesuai harapan.

8.      Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pelatihan dan pembinaan, sehingga profesionalisme pegawai di bidang pelayanan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

9.      Agar melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, agar masyarakat bisa menikmati keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.

10.  Memberikan penghargaan kepada petugas pelayanan yang berprestasi dan pembinaan bagi petugas yang bermasalah. (deni)

Read More

Survai Indeksi Kepuasan Masyarakat

Puskesmas Balongan Sangat Baik Dalam Pelayanan Kesehatan

 

Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

 

Berdasarkan hasil laporan survai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) atas kinerja UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tahun 2013, Puskesmas Balongan merupakan Puskesmas terbaik dalam melakukan pelayanan berdasarkan hasil nilai rata-rata dari persepsi masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu Drs. H. Sugino, MM seperti yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol menjelaskan, pelaksanaan survai dan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja UPTD Puskesmas sebagai unit pelayanan publik bidang kesehatan dan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik serta melakukan perbaikan terhadap unsur pelayanan yang masih dirasa kurang oleh masyarakat.

Pengukuran secara periodik IKM ini sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi pemerintah yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali,  dan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 872.05/Kep.68.A-Org/2013. Untuk tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Indramayu melaksanakan survai IKM  pada sepuluh UPTD Puskesmas yakni Juntinyuat, Lohbener, Pondoh, Balongan, Kedokanbunder, Widasari, Sliyeg, Kandanghaur, Sukra, dan Terisi sebagai percontohan.

Sugino menambahkan, penyusunan IKM menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi 14 unsur pelayanan yang mengacu pada Keputusan Menpan tentang pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi pemerintah. Sementara yang menjadi responden dipilih secara acak yang datang untuk berobat dan menerima pelayanan lainnya yang dilaksanakan  oleh 10 UPTD Puskesmas, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan IKM responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan pada setiap UPTD Puskesmas.

"Data yang dikumpulkan adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Kuesioner IKM dibagikan pada saat jam pelayanan pada saat masyarakat datang untuk menerima pelayanan yang kemudian pengguna layanan dipersilahkan untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan dan setiap hari rata-rata 15 responden yang mengisi kuesioner pada setiap UPTD Puskesmas," kata Sugino.

Berdasarkan hasil survai, UPTD Puskesmas Balongan meraih nilai tertinggi yakni 84,03, kemudian Sliyeg (81,46), Terisi (75,95), Kandanghaur (73,83), Kedokanbunder (73,65), Sukra (72,98), Juntinyuat (72,18), Pondoh (69,68), Lohbener (68,34), dan terakhir yakni Widasari (66,68).

Walaupun mendapatkan persepsi nilai rata-rata 'baik' dan 'sangat baik' dari masyarakat, namun masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pihaknya menyampaikan 10 point rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. (deni)

Read More

Berita Hari Ini

Pembongkaran Lapak Tanpa Insiden

 

Normalisasi Cimanuk, Pemkab Sediakan 91 Lapak

 

            INDRAMAYU (07 Nopember 2013) – Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Bantaran Kali Cimanuk depan Kantor Pos siap untuk membongkar daganganya untuk dilakukan relokasi sementara Pemkab Indramayu tengah melakukan normalisasi Kali Cimanuk dan membuat lapak baru bagi para PKL tersebut.

            Hal itu ditegaskan oleh 36 orang  PKL yang selama ini berjualan di bantaran Kali Cimanuk depan kantor pos menanggapi adanya rencana relokasi sementara yang akan dilakukan oelh Pemkab Indramayu. Dihadapan Bupati Indramayu, mereka siap mendukung program pemerintah daerah yang tengah melakukan normalisasi Kali Cimanuk  dan juga membangun lapak penganti di tempat tersebut.

            Salah seorang pedagang Mie Ayam di tempat tersebut mengatakan, awalnya mereka khawatir normalisasi Kali Cimanuk akan mematikan usahanya. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Bupati Indramayu para pedagang wawasannya menjadi terbuka dan paham akan maksud dan tujuan yang tengah dilakukan oleh Pemkab Indramayu tersebut.

            Saat ini pedagang yang berjualan di Bantaran Kali Cimanuk berjumlah sebanyak 36 orang yang merupakan pindahan dari Alun-alun Indramayu. Namun dalam perkembanganya jumlah pedagang mengalami pasang surut. Sementara penyesalan dilontarkan oleh pedagang lainnya, lapak yang sudah dibangun oleh Pemkab Indramayu beberapa tahun lalu sudah ada yang berubah fungsi. Perubahan itu yakni untuk usaha salon dan juga berdiri salah satu rumah makan. Padahal tempat itu untuk para pedagang kaki lima.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dihadapan para pedagang menegaskan, para PKL ini harus tetap diakomodir dan diberikan tempat yang layak untuk usahanya selegi mereka mau bekerjasama dengan pemerintah daerah. Namun demikian, jika para pedagang tidak mau menurut maka pemerintah pun bisa melakukan tindakan tegas.

            Normalisasi Kali Cimanuk kini tengah dilakukan oleh Pemkab Indramayu. Normalisasi tersebut diperuntukan sebagai objek wisata air dan juga persediaan air baku bagi PDAM. Berdasarkan rencana pembangunan yang tengah dilakukan lapak untuk para pedagang saat ini diperuntukan bagi 91 pedagang yang merupakan pedagang di depan Kantor Pos dan depan RSUD Indramayu. Penataan kembali pedagang ini merupakan upaya untuk saling menguntungkan antara pedagang dan pemerintah daerah.

            Pertemuan antara pemerintah daerah dan pedagang PKL ini merupakan upaya dari Dinas Cipta Karya untuk segera melakukan penataan kawasan PKL di Bantaran Cimanuk, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh instansi lain dan aparat keamanan. (deni/humasindramayu)

           

Read More