Pemkab Indramayu Tanggung BPJS Warga Miskin

            Pemerintah Kabupaten Indramayu menjamin warga miskinnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dengan memasukan mereka kedalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jumlah warga miskin yang diproteksi oleh BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 33.035 jiwa.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, warga miskin tersebut selama ini memang sudah diproteksi oleh kebijakan daerah dalam bentuk Kartu Sehat. Namun dalam pelaksanannya, Kartu Sehat masih ada kendala dan terus mengalami perbaikan yang pada akhirnya diputuskan bahwa warga miskin dimasukan kedalam BPJS Kesehatan dengan tanggungan dibayarkan oleh APBD Indramayu.

            "Mereka kita masukan kedalam BPJS Kesehatan, sementara biaya iurannya kita bayarkan melalui APBD Indramayu. Dengan kita masukan kedalam BPJS proteksi kepada mereka semakin besar dan cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan Kartu Sehat," katanya.

            Anna menambahkan, untuk memproteksi jumlah warga miskin yang mencapai 33.035 jiwa tersebut dibayarkan sebesar 23.000 per jiwa sehingga total yang dibutuhkan mencapai 9.117.660.000.

            "Iurannya kami yang bayarkan, kita memproteksi mereka secara kolektip. Jika mereka bayar sendiri maka mereka harus bayar 25 ribu per bulan, namun karena ditanggung oleh kami jadinya hanya 23 ribu per bulan," ujar Anna.

            Sementara itu perwakilan BPJS Kesehatan, Drg. Jenny Wihartini, MM. AAK mengatakan, dengan adanya pengalihan kepesertaan warga miskin menjadi anggota BPJS Kesehatan maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Ini adalah langkah konkret yang nyata yang dilakukan oleh Bupati Indramayu dalam memproteksi masyarakatnya.

            "Ketika sakit mereka sudah kita jaminan pelayannya, sementara kami juga mendapatkan jaminan pembayaran dari Pemkab Indramayu," kata Jenny. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

           

Read More

143 Ribu Balita Jadi Target PIN

            Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan berlangsung di Kabupaten Indramayu akan menyasar 143.008 balita usia 0 – 59 bulan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Pencanangan PIN Polio di Kabupaten Indramayu dilaksanakan di Alun-Alun Indramayu, Senin (07/03/2016).

PIN Polio akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selama sepekan mulai tanggal 8-15 Maret 2016 dengan sasaran semua anak usia 0-59 bulan tanpa memandang status imunisasinya. Sedangkan waktu pelayanan PIN Polio di masing-masing Pos PIN mulai pukul 08.00 s.d. 12.00. Pelayanan PIN Polio dapat diperoleh di Puskesmas, Posyandu, Mobile Pos, Tempat-tempat Umum, dan Rumah Sakit negeri maupun swasta.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah seperti yang dilansir Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu menjelaskan, PIN Polio adalah pemberian imunisasi tambahan polio kepada balita tanpa memandang status imunisasi polio sebelumnya.

Tujuan PIN Polio antara lain mengurangi resiko penularan virus polio yang datang dari negara lain, memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi dan memberikan perlindungan secara optimal serta merata pada balita terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

Penyakit Polio merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus Polio. Secara klinis penyakit polio adalah anak dibawah umur 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut.

"Penyebaran penyakit ini melalui kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi. Kelumpuhan dimulai dengan gejala demam,nyeri otot dan kelumpuhan pada minggu pertama sakit. kemudian bisa terjadi karena kelumpuhan otot pernafasan yang tidak ditangani segera," kata Anna.

Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah meneteskan imunisasi kepada sejumlah balita dari 31 kecamatan yang didampingi oleh para orang tuanya. Serta memberikan penghargaan kepada para kader Posyandu dari 31 kecamatan. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

Read More

Tak Mampu Jalankan Program Kerja, PNS Lepaskan Jabatan

Tak Mampu Jalankan Program Kerja, PNS Lepaskan Jabatan

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah bersama dengan Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menegaskan saat ini tengah menyusun program kerja bersama dengan SKPD baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jika nanti tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan tidak mampu menjalankan program kerja, maka PNS yang menduduki jabatan tersebut dipersilahkan untuk melepaskan jabatannya.

Hal itu disampaikan Bupati Anna dalam pertemuan dengan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indramayu, pada Selasa (01/03/2016) di Pendopo Indramayu.

 "Jadi SKPD harus membuat program kerja yang harus mengacu pada visi dan misi yang kami sampaikan ke masyarakat. Jika tidak akan ada evaluasi kerja," kata Bupati Anna.

Dikatakannya bahwa untuk mempertajam program kerja, setiap SKPD secara bergantian melakukan ekpose tentang program kerjanya agar pembahasan program kerja bisa langsung terarah sementara program dan janji ketika kampanye juga dimasukan dalam program kerja tersebut.

Bupati menegaskan, bagi SKPD yang mengalami keterlambatan dalam membuat program kerja itu, dengan lantang Bupati Anna menjelaskan, bahwa setiap pimpinan SKPD yang diundangnya diberi target paling tidak harus bisa membuat program kerja 100 hari kerja kedepan. Termasuk program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dilima tahun kedepan.

"Kami ingatkan kepada semua SKPD kalau ada kepala SKPD yang tidak sejalan dan tidak mampu untuk melaksanakan program kerja itu, apalagi tidak mendukung visi misi pemerintahan daerah dipersilakan untuk mundur dari jabatannya atau mengundurkan diri dari jabatannya,"tegas Bupati Anna.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menyampaikan, program yang menjadi prioritasnya yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Yang paling khusus lagi, disektor pertanian dan perikanan, investasi dan lapangan pekerjaan.

Dijelaskannya, semua program yang direncanakannya untuk kepentingan masyarakat Indramayu. "Program itu akan menjadi perhatian penuh bagi kita nanti, dan semua program itu adalah untuk semua masyarakat Indramayu", katanya.

Wabup juga ikut mengingkatkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terlebih dahulu harus membuat rencana kerja sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya.

"Pentingnya rencana kerja ini agar target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya kami, tapi seluruh lapisan masyarakat di daerah ini juga ingin agar seluruh kegiatan yang telah kita rencanakan dilaksanakan secepatnya. Karena itu jangan ditunda-tunda. Segera realisasikan. Meskipun demikian, selain harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi," ujarnya.

 "Semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," imbuhnya. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

 

Read More

3.108 Siswa Tidak Mampu Terima Bantuan Baznas

3.108 Siswa Tidak Mampu Terima Bantuan Baznas

            Baznas Kabupaten Indramayu kembali menyalurkan distribusi zakat, infaq, dan shodaqah untuk para pelajar yang tidak mampu di Kabupaten Indramayu. Jumlah yang disalurkan mencapai 607 juta yang diperuntukan bagi 3.108 siswa. Acara penyerahan dipusatkan di Aula SMA Negeri 1 Sindang, Jum'at (26/02/2016).

            Ketua Baznas Kabupaten Indramayu, Drs. H. Muhdor, M.Si menjelaskan perolehan zakat infaq dan shodaqah selama tahun 2015 mencapai 3.947.349.095,20  jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2014 yang mencapai 2.101.140.104,59 atau mengalami peningkatan 87,87 persen. Sementara perolehan zakat infaq dan shodaqah tahun 2015 dari para guru dan pegawai SMP/SMA/SMK mencapai 996.959.843,24.

            "Jumlah yang kita bagikan saat ini adalah diperoleh dari zakat infaq dan shodaqah guru dan pegawai SMP, SMA, SMK. Hasil dari sekolah maka kita kembalikan lagi ke sekolah yaitu murid-murid yang tidak mampu yang jumlahnya mencapai ribuan," kata Muhdor.

            Muhdor menambahkan, jumlah yang disalurkan untuk siswa-siswi kurang mampu adalah sebesar 607.350.380,78 untuk 3.108 siswa atau 62,5 persen. Sementara untuk amilin UPZ SMP/SMA/SMK sebesar 74.771.988,24 atau 7,5 persen, untuk amilin Baznas dan UPZ Dinas Pendidikan sebesar 49.847.992,16 atau 5 persen sedangkan untuk sabililah yang didayagunakan oleh Baznas Kabupaten Indramayu adalah sebesar 249.239.960,81 atau 25 persen.

            Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, saat ini perolehan zakat profesi memang masih belum maksimal hal ini karena masih adanya keraguan dari para muzaki dalam membayar zakat. Berbagai alasan dilontarkan untuk tidak membayar zakat diantaranya karena gaji yang masih minim atau bahkan ada yang gajinya minus hingga kurang transparan nya pengelolaan zakat oleh Baznas.

            Anna menambahkan, agar perolehan zakat lebih maksimal lagi maka akan segera disusun Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP Nomor 14 tahun 2014.

            "Jika nanti ada perda maka akan mengikat semua lapisan masyarakat yang beragama islam di Kabupaten Indramayu, saya yakin perolehan zakat di Indramayu bisa meningkat. Selain itu transparansi pengelolaan zakat oleh Baznas harus bisa ditingkatkan," tegas Anna.

            Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada sekolah yang menjadi terbaik dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqah di sekolahnya masing-masing. Untuk jenjang SMP diberikan kepada SMP Negeri 1 Balongan, sementara untuk SMA diberikan kepada SMA Negeri 1 Anjatan, dan SMK diberikan kepada SMK Negeri Krangkeng. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

Read More

Anna Langsung Menggebrak, Bangun Kampung Nelayan Modern

Anna Langsung Menggebrak, Bangun Kampung Nelayan Modern

            Setelah kembali menerima jabatan sebagai Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah langsung melakukan gebrakan. Bersama dengan Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI, Bupati Indramayu segera merealisasikan kawasan nelayan modern di Desa Karangsaong dan Pabean Udik Kecamatan Indramayu.

            Kepastian itu terungkap setelah adanya ekspose dari berbagai kementrian dihadapan Bupati Indramayu, Selasa (23/02/2016) di ruang dalam Pendopo Indramayu.

            Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, kawasan Karangsong akan segera dilakukan revitalisasi dari berbagai sector. Kebijakan ini adalah sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementrian Maritim dan Sumber Daya.

            "Ini adalah pembagian tugas antara pemernitah daerah dan pusat, saat ini kami tengah menyusun perubahan RTRW dan juga menyusun site plan untuk pengembangannya. Dengan adanya pembangunan kawasan nelayan modern diharapkan kawasan Karangsong menjadi lebih tertata rapi yang berwawasan lingkungan, dan pada nantinya kesejahteraan nelayan akan meningkat, ini menjadi harapan kita bersama," tegas Anna.

            Anna melanjutkan, konsep dalam kawasan nelayan modern ini yang akan dilakukan diantaranya adalah penataan kali Prajagumiwang dari mulai Cimanuk hingga ke muara Karang Song, pembuatan kolam labuh, docking kapal, galangan kapal nelayan, pemindahan TPI, pembangunan mangrove centre, pengembangan ekowisata bahari, kampong nelayan.

            Sementara itu Staf Khusus Menko Maritim dan Sumber Daya, Safri Burhanudin menjelaskan, Karangsong akan dijadikan model didaerah pantai utara Jawa sebagai kawasan nelayan modern. Tahun ini segera dilakukan pembangunannya dan sekitar 2 tahun diharapkan bisa selesai dengan serapan anggaran sekitar 150 sampai 200 miliar yang bersumber dari APBD, APBN maupun CSR.

            Seusai melakukan ekspose di pendopo selanjutnya rombongan melakukan peninjauan langsung ke lapangan diantaranya, Waduk Bojongsari, Jembatan Balas Bangkir, dan terakhir melihat langsung Sungai Prajagumiwang di Desa Pabean Udik dan Karang Song. DENI SANJAYA / Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu

Read More